Pada 30 November 2022, Bank Indonesia (BI) menerbitkan White Paper yang merupakan langkah awal dari pemaparan Proyek Garuda yang berisi mengenai desain level atas atau high level design dari Rupiah Digital. Namun sebenarnya apa itu Rupiah Digital? Apa sih perbedaan dari Rupiah Digital dengan uang elektronik yang berada di akun bank atau aplikasi dompet digital? Apa istimewanya dari Rupiah Digital?
Melansir dari situs resmi milik Bank Indonesia, definisi dari Rupiah Digital merupakan uang rupiah yang akan menggunakan teknologi blockchain. Rupiah DigitaL ini nantinya akan memiliki format digital yang memiliki fungsi sama halnya dengan uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam kartu debit/kredit. Rupiah Digital ini hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Rupiah Digital ini menjadi solusi dari banyaknya permasalahan dalam sistem pembayaran dan infrastruktur di Indonesia yang kurang efisien.
Sebagian masyarakat terutama masyarakat di kota besar akan beranggapan bahwa sistem keuangan dengan banyaknya dompet elektronik saat ini sudah cukup efisien. Namun pada kenyataan banyaknya dompet umum ini masih kurang efisien. Masing-masing bank umum yang menyediakan layanan dompet digital maupun kartu debit/kredit mengelola datanya masing-masing. Sehingga data tidak terpusat menjadi satu. Dalam hal ini maka ketika menteri keuangan membuat sebuah kebijakan baru, para nasabah atau pengguna harus menunggu masing-masing bank umum untuk mengelola kebijakan tersebut. Yang mana hal ini akan memakan waktu yang cukup lama.
Rupiah Digital ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan waktu yang dibutuhkan bank umum untuk mengaplikasikan kebijakan dari menteri. Melalui Rupiah Digital maka data para nasabah akan terhubung menjadi satu jaringan kuat yang terhubung dengan bank sentral langsung. Dalam hal ini maka masyarakat bebas melakukan transfer kepada siapapun tanpa syarat apapun. Tanpa terkecuali untuk melalukan transfer ke luar negeri. Melalui jaringan yang terpusat ini bank sentral mampu mengawasi langsung tingkat inflasi negara, memberi intensif langsung ke masyarakat, serta membuat kebijakan ekonomi yang mampu langsung dirasakan oleh masyarakat karena tanpa penghubung.
Sebagai contoh terjadinya kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 merupakan salah satu bukti bahwa sistem infrastruktur keuangan di Indonesia masih tertinggal dan memiliki banyak celah. Hal ini karena pendustribusian dana bantuan sosial yang harus melalui pihak ketiga seperti dana desa, vendor, atau otoritas tertentu. Hal ini karena pendistribusian dana bantuan sosial tidak dilakukan secara langsung sehingga sasaran yang dipilih sering kali salah sasaran serta pengawasan yang kurang. Melalui Rupiah Digital dengan jaringan yang terpusat ini, Bank Indonesia berharap segala jenis bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Sebagai contoh subsidi, bantuan sosial, keringan pajak, dan beasiswa diawasi dan diolah langsung oleh bank sentral. Jaringan yang terpusat ini menjadi solusi agar pemerintah dapat menyalurkan langsung bantuan kapada handphone masyarakat yang memang membutuhkan dengan diawasi oleh satu jaringan pusat. Hal ini akan meminimalisir terjadinya korupsi karena minimnya campur tangan pihak ketiga.
Rupiah Digital dengan satu jaringan pusat akan menjadi langkah yang memudahkan bank sentral dalam melakukan pengawasan terutama terhadap keungan negara untuk mengawasi tingkat inflasi. Sehingga karena adanya pengawasan terpusat, Bank Indonesia akan lebih mudah dan cepat dalam mengambil langkah kebijakan moneter. Sebagai contoh dalam hal kebijakan menaikan atau menurunkan suku bunga keuangan. Dengan adanya sistem jaringan yang terpusat maka kebijakan dapat langsung diterapkan tanpa menuggu eksekusi dari berbagai instansi keuangan. Sehingga dengan hal ini harapan dari segala bentuk ketidakstabilan ekonom dapat diatasi dengan lebih cepat daripada sebelumnya.
Diluar negeri digitalisasi keuangan sudah banyak dikembangkan, biasa dikenal dengan nama Central Bank Digital Currency atau CBDC. Per Maret 2023 ada 105 negara yang telah melakukan eksplorasi dan pengembangan dari CBDC. Mungkin hingga sejauh ini digitalisasi keuangan ini terdengar memudahkan negara dalam mengendalikan keuangan negara. Namun digitalisasi keungan ini juga memiliki tantangan dan resiko.
Digitalisasi keuangan akan memberikan kuasa penuh kepada bank sentral, termasuk penerbitan, peredaran, pembekuan, penyitaan, percepatan, bahkan perlambatan uang yang beredar. Adanya sistem yang superpower ini juga mampu menjadi pedang bermata dua, terutama bagi negara yang tidak melakukan pengawasan ketat terhadap sistem pemerintahan. Bagi negara demokrasi yang memiliki celah korupsi, maka CBDC ini mampu menjadi sistem untuk memerangi korupsi karena sistem jaringan yang terpusat. Namun bagi negara yang memiliki sistem pemerintahan diktaktor atau terpusat, sistem digitalisasi keuangan ini mampu menjadi senjata pemerintah untuk membungkam masyarakat atau oposisi. Karena dengan adanya sistem keuangan yang terpusat ini maka pemerintah dapat dengan mudah melakukan pembekuan terhadap keuangan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah. Maka dalam penerapan digitalisasi keuangan, selain adanya pemerintah yang mengawasi dengan ketat, diperlukan adanya mekanisme pengawasan atau yudikatif yang kuat supaya bank sentral tetap melakukan perannya dalam mengawasi jaringan keuangan dengan keadilan.
Permasalahan lain yang beresiko dihadapi dalam sistem CBDC ialah sistem jaringan yang terpusat akan mengundang para hacker untuk melakukan penjebolan sistem jaringan milik negara. Sehingga implementasi dari CBDC ini haruslah memilki sitem keamanan siber yang super kuat serta berdaulat tanpa bergantung kepada teknologi atau ahli asing. Hal ini karena yang dipertaruhkan dengan sistem CBDC ini ialah seluruh perekonomian dari seluruh masyarakat di suatu negara.
Sebagai masyarakat kita perlu mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh bank sentral yang merupakan upaya untuk mengatasi ketidak efisienan sistem keuangan di Indonesia selama ini. Namun di sisi lain banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah khususnya bank sentral demi menjaga jariangan perekonomian yang terpusat ini.
