Tragedi politik yang terjadi di Nepal sejak Jumat 5/9/2025 yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap media sosial. Kebijakan ini dianggap masyarakat sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi, sehingga memicu demonstrasi besar. Namun, akar permasalahan jauh lebih dalam, yakni praktik korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan sosial yang sudah lama menumpuk. Ketidakmampuan pemerintah membuka ruang dialog membuat ketegangan memuncak. Aparat negara merespons dengan kekerasan, menggunakan gas air mata, peluru karet, bahkan senjata api, yang akhirnya merenggut banyak korban jiwa.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilu dan mekanisme formal, tetapi harus disertai keterbukaan, keadilan, serta ruang partisipasi yang sehat. Ketika rakyat tidak didengar dan negara memilih untuk membungkam kritik, legitimasi politik perlahan runtuh. Dari kasus Nepal, negara lain termasuk Indonesia dapat belajar pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas aparat, serta menjamin kebebasan berpendapat. Demokrasi sejati seharusnya menjadi wadah mendengarkan rakyat, bukan sekadar monolog kekuasaan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
