IKN Adalah ibu kota nusantara yang akan mengantikan ibu kota sekarang ini yaitu di DKI Jakarta, pembangunan IKN ini pembangunan negara yang besar dan tentu memerlukan kesiapan yang sangat matang, selain itu juga kesiapan dalam oprasional proses pembangunan tersebut mulai dari SDM hinga oprasional yang mendukung jalan nya proses pembangunan ini. Tentu dalam proses peraliohan ibu kota ini banyak pro dan kontra dari masyarakat yang terdampak disekitar wilayah tersebut.Selain itu juga memerlukan pendanaan yang sangat besar tentu nya dalam proses pembangunan ibu kota ini. Pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih jadi persoalan. Ini setelah perusahaan investasi Jepang, Softbank Group mundur menjadi investor di proyek IKN. Padahal, Softbank awalnya akan menggelontorkan dana besar. Ekonomi dan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, sebaiknya pemerintah menunda dulu proyek pembangunan IKN. Sebab jika hanya mengandalkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka beban utang akan semakin meningkat. “Kalau beban utang makin meningkat, maka akan terjadi tekanan bebannya akan cukup besar. Pasti nanti pemerintah akan mengorbankan belanja-belanja yang rutin atau belanja yang esensial. Itu yang dikhawatirkan,”. Selain itu, dengan investor kakap yang mundur, kata Bhima, kapasitas APBN dan ruang fiskalnya akan semakin sempit. Mengingat pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang, sehingga dana yang cukup besar akan dipotong terus sepanjang tahun dari APBN Padahal, di 2023 mendatang, pemerintah mau tidak mau harus menekan defisit anggaran di bawah 3%. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN menggunakan APBN, apalagi jika anggarannya akan direalokasikan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022, hal tersebjut menjadi dilema. Sebab, kata Bhima, saat pembangunan IKN berjalan, tetapi kondisi pemerintah sedang menghadapi tekanan eksternal cukup besar, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga, kemudian inflasi dalam negeri, maka pemerintah tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk mengantgisipasi tekanan eksternal tersebut. “Jadi sebaiknya ditunda dulu pembangunan IKN. Sebab untuk mencari investor apalagi menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah kan percaya diri sekali bahwa 40% lebih pembangunan IKN akan diperoleh dari KPBU. Sementara di negara lain maksimum KPBU itu 20%,”.Bhima mengatakan, dengan kondisi saat ini, akan cukup sulit pemerintah untuk mencari porsi pendanaan sebesar 40% dari KPBU. Terlebih saat ini kondisi global sedang tidak menentu akibat perang Rusia-Ukraina pada saat itu. Setelah melihat tulisan diatas akan dipaparkan mengenai beban utang negara Indonesia di akhir tahun lalu , Utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin per akhir Agustus 2021 yakni Rp 6.625,43 triliun. Penambahan utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin ini lebih besar dibandingkan pada periode Agustus 2021 yang hanya Rp 55,27 triliun. jika utang berlipat maka negara bisa kesulitan membayarnya. Terlebih, nilai tukar rupiah melemah. Hal ini akan berdampak terhadap kondisi keuangan negara. Tidak hanya keuangan namun suku bunga negara Indonesia naik , Pertama adalah kenaikan suku bunga acuan. Opsi ini menjadi andalan ketika 2013, saat tapering melanda Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan bisa meredam aliran dana keluar (outflow) dari dalam negeri, sebab imbal hasil terhadap investor akan lebih menarik. Akan tetapi tidak untuk saat ini. BI sulit mengambil opsi tersebut karena bisa menahan laju perekonomian yang baru merangkak pulih. Apalagi inflasi cenderung rendah, pada 2021 dilaporkan 1,87% dan 2022 diperkirakan sekitar 3% Dengan kondisi tersebut, BI rate paling mungkin baru akan naik pada tahun depan,". Kedua, opsi yang dimungkinkan adalah dengan pengetatan fiskal. Kembali pada 2013, pengetatan yang dilakukan saat itu adalah mengurangi subsidi energi yang berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Chatib memahami opsi kedua juga tidak dapat dilakukan. Belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, Opsi ketiga yang paling mungkin terjadi adalah membiarkan rupiah melemah. Kini rupiah bergerak di level 14.300 per dolar AS. "Jadi membiarkan rupiah melemah adalah yang paling mungkin. BI bisa smoothing volatilitas lewat kebijakan makroprudensial. Tidak hanya berhenti disitu saja problem yang harus dibenahi yaitu pademi covid -19 yang sekarang belum endemic atau usai bahkan sekarang ada varian baru yaitu deltacorn varian yang dihasilkan dari omicron , Pemerintah melaporkan penambahan kasus harian positif Corona (COVID-19) hari ini sebanyak 7.464 kasus. Provinsi Jawa Barat melaporkan penambahan kasus terbanyak di RI, yaitu 1.722 kasus positif, Dengan penambahan sebanyak 7.464 ini, total kasus positif Corona di RI menjadi 5.974.646 kasus. Sebanyak 181.555 di antaranya kasus aktif. Setelah membaca tulisan diatas bahwa bisa disimpulkan bahwa adanya pro dan kontra setuju dan tidak setuju adanya pembangunan IKN, time atau waktu dalam proses pembangunan tidak tepat, dalam opini penulis bahwa saat ini Indonesia masih dalam kondisi pemulihan ekonomi negara dan pemulihan dari pada pademi covid -19 ini dan inflansi lainya yang justru sangat dibutuhkan masyarakat semisal bantuan keluarga yang terpapar covid-19 dan pemulihan ekonomi negara itu justru lebih tepat karena kondisi negara Indonesia di tahun 2022 ini masih belum stabil dan belum slesai dalam menangani permasalahan yang ada maka dari itu alangkah baik nya bisa ditunda terlebihdahulu karena prose pembangunan IKN yaitu jangka Panjang dan tentu akan menghabiskan dan APBN yang sangat besar dan pasti akan ketidak seimbangnya dalam menangani problem yang ada saat ini. Apakah ini angan-angan seorang presiden untuk mencapai target nya di masa jabatannya yang akan berakhir? Atau memiliki unsur politik didalam proses pembangunan IKN ini? Demikian tulisan ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi renungan bagi kita semua agar bisa memutuskan suatu hal dengan bijak dan tepat.
