Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah terebut.
Hubungan keuangan antar pemerinah pusat dan daerah diartikan sebagai suatu sisem yang mengatur bagaimana cara jumlah dan di bagi di antara berbagai tingkat pemerintah unuk menunjang kegiaan -- kegiatan sektor publiknya.
Ada juga salah satu pilar otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangnn daerah tersebut, di negara Indonesia sendiri yaitu ada suatu negara Kestuan Republik Indonessia menganut kombinasi antara unsur perngakuan kewenanngan bagi daerah yakni untuk mengelola secar mandiri keuangannya ersebut.
Dan ada juga perimbangan kewenangan antar pemerindah pusa dan pemerintah daerah yang merupakan sistem keuangan negara iu sendri sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemeintahan pusa dengan perda tersebut.
Di dalam perimbangan keangan tersebut mmembahas otonomi yang dimana otonomi sendiri di jelaskan yaitu dari desentralisasi sehingga darah otonom adalah daerah yang andiri dalam berprakasa yang dimana tingkat kemendirian dan urunan dari tingkatan desentralisasi tersebu menunjukan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi semakin tingg i pula tingkat otonomi daerah itu tersebut.
Keuangan daerah sendiri erupakan hak dari keseluruhan dan kewajiban dari daerah dalam rangka menyelenggarakn pemerinah daerah ang dapa di nilai denga uang yang di dalamnnya berada segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah itu senddiri.
Ada juga salah satu teori yang terkait dengan perimbangan keuangan yaiu tori menuru Swasno pada ahun 2005 di Indonesia enemukan dampak negaif desntralisasi atas pertumbuhan ekonomi, bila di telusuri dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ke tidak raaan antar daerah erlihat beberapa aspek yaitu meliputi
- Aspek model intergovernmental transfer karena hal ini akan berimplikasi pada besar ransfer pemerintah pusat ke daerah.
- Kompetensi pejabat lokal berpengaruh pada alokasi pembelanjaan.
- Kpasitas lokal, ketersediaan kerangka instutiona;, kepasian hukum dan dukungan administrasi pemerintah daerah.
- Sumberdaya alam dan lokasi strategis daera dalam konteks nasiona mempeengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
