pada kasus ini pemerintah provinsi  membutuhkan berbagai sarana transportasi salah satunya yaitu Bus Rapid Transit (BRT). namun karena keterbatasan dana yang dimiliki, pemerintah provinsi sulawesi selatan perlu menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan khususnya untuk penyediaan BRT. program ini sebenarnya merupakan program yang dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah. mulai dari memudahkan mobilitas warga, hingga menjadi solusi dari kemacetan di kota makassar begitulah harapan pemerintah provinsi sulawesi selatan. penerbitan obligasi daerah ini untuk membangun infrastruktur publik BRT diharapkan dapat menunjang ketahanan ekonomi daerah. dari sisi pemerintah daerah, obligasi daerah ini dapat memberikan tambahan dana pembangunan sehingga pemerintah daerah dapat mandiri tidak tergantung pada APBN. infrastruktur publik yang dibangun dengan obligasi daerah secara langsung maupun tidak langsung dapat pula memberikan penerimaan bagi daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menjadi semakin baik.Â
