Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai 3 fungsi sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 2014 yaitu Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Ketiga fungsi ini harus mampu diterapkan oleh seluruh ASN dimanapun mereka bekerja bahkan sampai di kehidupan sehari-hari mereka walaupun sedang tidak bertugas. Penerapan semua fungsi tadi sangat penting dilakukan dengan perilaku yang baik karena ASN merupakan cermin dari pemerintah. Bagaimanapun sikap atau tutur kata ASN akan diartikan oleh masyarakat merupakan sikap atau tutur kata pemerintah.
Perlu adanya pemahaman dari setiap ASN bagaimana mereka berperilaku. Hal ini sebenarnya sudah diberikan panduan oleh pemerintah dengan terbitnya Surat Edaran dari MenPAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang core values ASN atau nilai-nilai dasar ASN yakni BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Namun selain menjalankan core values berakhlak tadi setiap ASN juga harus benar-benar mempunyai akhlak yang baik atau akhlakul karimah dalam setiap perilaku mereka baik di dalam maupun di luar kedinasan.
ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena banyak peristiwa yang melibatkan ASN karena tidak menjalankan etika pergaulan di masyarakat. Banyak ASN yang mempunyai kinerja yang baik namun karena tidak memperhatikan etika dalam pergaulan baik sesama teman sejawat maupun kepada masyarakat akhirnya terperangkap dalam masalah -- masalah yang tidak terduga. Contoh yang nyata adalah kasus baru yang melibatkan ASN di salah satu kementerian.
Pegawai yang merupakan salah satu pimpinan di unit organisasinya terpantau memerkan berbagai kemewahan hidup yang dimilikinya, mulai dari motor Harley Davidson, rumah mewah, hingga pesawat terbang dalam akun media sosialnya. Hal ini tentu menjadi sorotan tajam dari publik. Pegawai yang berstatus ASN tersebut dianggap tidak mempunyai etika yang baik karena memamerkan kemewahan hidup di tengah-tengah masyarakat yang secara umum masih dalam hidup yang susah.
ASN bukan tidak boleh kaya atau ASN harus hidup susah, bukan seperti itu. Siapa saja boleh memiliki hidup yang kaya atau mewah, namun tentu dalam menampilkan dirinya haruslah melihat kepada kondisi sosial yang ada disekitarnya. Alangkah tidak bijaksananya ketika menampilkan kemewahan sementara disekitarnya masih banyak yang kesulitan hidup. Belum lagi ketika dilakukan pengukuran  kekayaan yang dimilikinya dengan jabatan yang ada pada dirinya, apakah memang sesuai atau malah mencurigakan ?
Ketika sudah menjadi sorotan publik, maka akan timbul masalah bagi pegawai tadi sehingga instansinya sendiri akhirnya mulai menyelidiki yang bersangkutan dan membebastugaskan dari jabatannya. Masalah lain bisa saja muncul jika setelah diperiksa ditemukan hal-hal mencurigakan dari kekayaan yang dimilikinya. Inti lain dari permasalahan tersebut adalah adanya rasa kekecewaan dari publik manakala banyak dari masyarakat diminta untuk berhemat, kemudian diharuskan melaksanakan berbagai kewajiban seperti membayar pajak, tertib membuat laporan, dan lain- lain.
Namun sebaliknya ASN yang harusnya melayani dan menjadi panutan masyarakat, malah mempertontonkan tingkah laku yang tidak pantas seperti memamerkan kemewahan, bergaya hedonis, dan seakan tidak peduli dengan kesulitan masyarakat.
ASN merupakan cerminan wajah dari pemerintah sehingga wajar ketika masyarakat kemudian menjadikan ASN sebagai patokan pertama dalam menilai kinerja maupun perilaku pemerintah. Bila ASN mempunyai etika yang baik maka pemerintah akan diberikan nilai yang baik oleh masyarakat, namun juga sebaliknya. ASN harus selalu menunjukkan etika baik yang dalam keseharian mereka di dalam maupun di luar tugas kedinasan. ASN yang baik adalah ASN yang mampu menunjukkan hasil kerja yang maksimal disertai dengan gaya hidup yang beretika.
