Dilema EkspresiÂ
Pelajaran dari pertarungan kepentingan Trump dan perusahaan media sosial, tentu menguatkan sinyal bahwa kekuatan kontrol yang terpenting terletak dalam rasionalitas publik. Ketika mempergunakan media sosial itu sendiri. Peristiwa pemblokiran akun Trump menjadi hal rumit dan problematik.
Sekurangnya, hal itu yang disoroti oleh Kanselir Jerman Angela Merkel sebagai sebuah tindakan tepat tetapi secara tidak langsung memperlihatkan menguatnya posisi negosiasi berbagai korporasi raksasa dunia digital atas narasi tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Konstruksi logika Angela Merkel tentu tidak salah, tetapi agaknya keliru. Terlebih bila mengasosiasikan misinformasi bahkan disinformasi sebagai bentuk ekspresi. Bahkan diksi fake news sesungguhnya juga menyesatkan karena sebuah news harus faktual sekaligus objektif, bukan palsu alias bohong -fake.
Jika mengutip Vincent Mosco, terkait ekonomi politik media, maka media sosial yang merupakan format baru dari media tradisional tidak lepas dari kepentingan ekonomi politik bagi dirinya sendiri. Terdapat ruang persinggungan politik sekaligus keharusan ekonomi dalam model bisnis perusahaan digital.
Melalui konsepnya Mosco menyebut (i) komodifikasi, pengubahan nilai guna menjadi nilai tukar, atau komersialisasi atas konten dan konteks, (ii) spasialisasi, mengatasi hambatan jangkauan dari ruang jarak dan waktu pada kehidupan sosial yang mewujud dalam bentuk konglomerasi, dan (iii) strukturasi yang dimaknai sebagai rlasi agen dan struktur dalam melanjutkan kepentingan dominan akumulasi kapital.
Keluar dari Kapitalisme Digital
Dengan keseluruhan hal tersebut, terlihat potensi cengkraman pemilik modal cum pemilik media, termasuk korporasi digital media sosial, dalam menekankan kepentingannya sebagai hal yang utama. Persoalan tersebut ditangkap melalui kajian Agus Sudibyo dalam Jagad Digital, 2019.
Peradaban online dirumuskan sebagai bekerjanya sistem kapitalisme digital. Pada banyak sisi, kehidupan menjadi sangat terbantu karena aplikasi praktis teknologi, tetapi dalam jangka panjang kita kemudian didikte sekaligus merupakan objek terikat, bukan lagi menjadi subjek bebas. Lambat laun, struktur kehidupan jejaring sosial dalam relasi digital membentuk rezim pengawasan -surveillance regime.
Konsolidasi dan sentralisasi dari data serta informasi yang berada dalam pengaruh kekuasaan hegemonik melalui rezim pengawasan ini, ada berada dalam dua kondisi yang sama berbahayanya, yakni: (i) bila dikelola oleh kekuasaan politik yang otoriter anti kritik, atau (ii) dijalankan oleh korporasi raksasa dengan logika kekuatan ekonomi berorientasi akumulasi profit semata.
Sebab itu, kemungkinan rencana Trump untuk membangun media sosialnya sendiri pasca lengser, merupakan situasi perlawanan balik yang pelu dicermati secara khusus. Demikian pula rencana strategi konsolidasi data media sosial antara Facebook, WhatsApp, dan Instagram pun perlu diwaspadai.
