Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto karyawan swasta

Ketua Yayasan Berkala Widya Husada-www.akperberkala.ac.id

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Darurat Kacamata Kuda terhadap Kasus Pelecehan Seksual

16 November 2018   09:51 Diperbarui: 17 November 2018   09:00 1542 3 1
Darurat Kacamata Kuda terhadap Kasus Pelecehan Seksual
Ilustrasi: lifestyle.kompas.com

Ketidakadilan, kerap kali terjadi bukan disebabkan karena mekanisme hukum tidak memberikan ruang bagi terciptanya keadilan itu sendiri, tetapi juga dikarenakan ketidakhadiran kebijaksanan di sana. Mengapa demikian? Sejatinya hukum adalah aturan yang bersifat hitam putih, tanpa tedeng aling-aling, berlaku sama untuk semua, karena dihadapan hukum semua individu adalah makluk yang sama-sama terikat, serta mengikatkan dirinya untuk taat, tunduk dan patuh atas peraturan-peraturan yang telah disepakati menjadi acuan dalam mengatur perikehidupan kita.

Kisah ketimpangan keadilan yang dirasakan oleh Agni mahasiswi UGM yang menjadi korban pelecehan seksual, dan juga termasuk Nuril seorang guru di NTB yang justru harus merasakan jeruji sel, karena dianggap bersalah menyebarkan rekaman percakapan, dari pernyataan perilaku oknum yang menggunakan kekuasaan demi kepuasan seksualnya, adalah bentuk absennya pertimbangan secara bijaksana dalam memahami kasus tersebut.

Kacamata dalam pendekatan hukum secara prosedural, hanya akan menghasilkan bentuk keadilan administratif dan bukan keadilan yang sesungguhnya. Pelapor yang kemudian terlebih dahulu menggunakan hak hukumnya, belumlah tentu pemegang kebenaran mutlak. Cermat dan berhati-hati, harusnya menjadi panduan dalam menimbang persoalan, sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam kerangka berpikir, kita memiliki nalar dan logika yang tidak bisa dilewati begitu saja.

Maka kemudian logika dan rasionalitas kita menjadi terusik, ketika persoalan Agni dan Nuril mencuat ke permukaan. Ada yang tidak beres pada hulu persoalan hukum kita. Bagaimana kemudian perspektif penanganan hukum justru tidak sensitif, terhadap orientasi dan kepentingan korban. Menempatkan siapa yang menjadi korban atas siapa, itu menjadi penting dengan melihat posisi terlemah yang ada dalam struktur relasi keterhubungan pelaku dan korban.

Gender dalam Perkara Seksual

Kita masih belum menyoal tentang gender, yang kerap kali diabaikan dalam melihat konteks keterkaitan sebuah kejadian pelecehan seksual, antara pelaku dan korban. Lalu, jika demikian apakah sang pelaku juga merupakan korban? Mengapa justru keadilan hadir bagi pihak pelaku? Tengok premis yang lantas menjadi dasar, bagi ketertundukan korban, pada kasus Agni di UGM seolah ada upaya mengkonstruksi bahwa stimulasi pelecehan terjadi, laksana "kucing dapur bertemu ikan asin".

Tentu hal ini bukan main-main, setidaknya ada nalar yang cacat dalam jawaban tersebut. Pertama terkait dengan ketidakmampuan mempertahankan ego biologis -libido, dan kedua, posisi korban tentu saja adalah yang merasakan dampak buruk dari tindakan pelecehan seksual yang terjadi. Sementara, pelaku yang kemudian playing victim karena situasi, yang seolah-olah membuatnya tidak dapat menahan gejolak seksual, adalah"korban" dari ketidakmampuannya mengatur fungsi kelaminnya.

Kita lalu berpindah pada kasus Nuril, harus dipahami ancaman dapat dimaknai dalam tindakan langsung maupun tidak langsung. Pernyataan dan perkataan, adalah bentuk dari ancaman verbal, bukan tidak mungkin berubah statusnya menjadi aktivitas fisik sebagai ancaman yang aktual. Dengan demikian, tindakan perekaman yang dimaksudkan untuk melakukan self defense mechanism, adalah alat bantu yang efektif dalam menghadapi potensial predator seksual, terlebih yang berkuasa.

Jika demikian, mengapa Nuril justru dinyatakan bersalah, atas laporan yang berasal dari pihak yang menganggap dirinyalah yang menjadi "korban" karena tersudutkan, sebagai akibat dari terjadinya penyebaran informasi dalam rekaman percakapan tersebut? Bukankah hal itu justru dapat menjadi warning sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan kewaspadaan bagi sejawat Nuril? Toh ternyata terbukti dalam fakta persidangan, bukan Nuril yang secara langsung menyebarkannya? Terlebih dikabarkan sang oknum, justru mendapatkan promosi jabatan dan tidak dikenai sanksi.

Berkaca pada perspektif gender, maka memang posisi seorang perempuan akan berhadapan dengan tantangan yang berganda dalam dunia yang lebih bersifat maskulin. Perempuan tidak lepas dari strereotype untuk menjadi pihak yang pasrah, lemah dan menerima, pun termasuk soal pelecehan seksual. Bentuk akhir penyelesaian biasanya kompromi damai, dengan anjuran bagi sang perempuan untuk lebih menjaga penampilan dan perilaku yang memenuhi tata karma. Resolusi ini biasanya dapat diterima, meski menyisakan persoalan baru terkait equality dalam prinsip kesetaraan.

Membedakan Korban dan "Korban"

Terdapat titik perbedaan signifikan antara korban dan "korban", bahwa korban merujuk pada objek penderita yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh, sedangkan "korban"adalah pihak yang sesungguhnya sangat berperan dalam terciptanya kasus pelecehan seksual, namun kemudian dikarenakan konstruksi sosial dan posisinya, akhirnya dimenangkan karena kemampuannya berlindung di balik kelemahan hukum prosedural.

Sang "korban", kemudian bertindak seolah-olah menjadi pihak yang lemah dari kasus yang terjadi. Sementara justru kemudian, "korban" menempatkan korban yang sesungguhnya dalam frame sebagai penyebab dan pemicu, dari tindakan tidak menyenangkan yang terjadinya. Bisa jadi ini satu bentuk kesenangan lain yang diburu sang "korban", karena dimenangkan dalam dunia patriarkis.

Di mana peran lembaga pengadilan dan pemutus keadilan? Di sini sesungguhnyalah titik terakhir yang menjadi gatekeeper bagi penuntasan kasus sedemikian, agar tidak terulang serta menjadi dasar hukum bagi perlakuan yang sama dan serupa di kemudian hari. Perlu ada sensitivitas di sana, ada kemampuan bernalar dalam logika dan rasionalitas yang jernih memposisikan para pihak yang berperkara. Tentu semua pengadil paham benar hal tersebut, dan bisa jadi sudah terikat sumpah janji profesinya.

Tetapi kali ini, kita merasakan kepedihan mendalam ketika korban justru dikriminalisasi oleh sang "korban"-false victim, inilah benih yang kita tuai ketika terjadi kegagalan struktural, dalam lingkup hukum di negeri yang ironisnya menyatakan diri melandaskan pada penegakan hukum. Toh kita memang kerap sering melihat di layar kaca, para koruptor justru tersenyum lebar.

Ya, pelecehan itu tidak hanya di ruang privat terkait seksualitas, tetapi juga pelecehan terhadap hakikat hukum dan keadilan yang seharusnya secara esensial melindungi seluruh warga negara.

Sumber: 2 3