Mohon tunggu...
Yovita Putri
Yovita Putri Mohon Tunggu... Lainnya - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(056)

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Penafsiran dan Tanggapan mengenai Permendikbud No 30 Tahun 2021 mengenai Kekerasan Pelecehan Seksual di Kampus

15 November 2021   07:42 Diperbarui: 15 November 2021   19:56 671 4 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Sumber: suarajogja.id

Hanny Dilla Intan Pratiwi (1311900053) & Yovita Putri Hardiani (1311900056) mata kuliah Hukum Perancangan Undang-undang Kelas D, mahasiswi Fakultas Hukum Untag Surabaya akan menjelaskan penafsiran mengenai PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2021

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang jarang terungkap, dikarenakan korban pelecehan seksual tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pelecehan yang dialami karena merasa takut akan menjadi tersangka apabila ia melapor tanpa adanya bukti atau mendapat ancaman dari dosen.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni) pada Januari–Oktober 2021, terdapat 7.913 korban kekerasan terhadap perempuan, yang mana 14,5 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Berdasarkan catatan yang diperoleh KOMNAS Perempuan, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat sekitar 27 persen aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. 

Adapun dalam Permendikbud Ristek 30/2021, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi. 

Setidaknya, ada 21 bentuk kekerasan seksual yang tertulis dalam beleid tersebut. Beberapa diantaranya menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, serta siulan yang bernuansa seksual pada korban, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, mengintip korban, hingga memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban.

Maka Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membentuk Permendikbud No 30 Tahun 2021. Dalam pembentukan Permendikbud No 30 Tahun 2021 menimbulkan pro dan kontra. PKS dan ormas Islam menilai bahwa Permendikbud No 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang melegalkan zina dan mengijinkan hal LGBT, hal tersebut merujuk pada pasal 5 dimana pelecehan kekerasan seksual berbasis pada persetujuan korban, oknum yang kontra dengan Permendikbud No 30 Tahun 2021 menilai bahwa peraturan ini sifatnya multitafsir padahal peraturan seharusnya dibuat untuk melindungi bukan melegalkan.

Menurut penafsiran kelompok kami, bahwa dengan dibentuknya Permendikbud NO 30 Tahun 2021 merupakan suatu kebijakan hukum yang mengatur dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban, mahasiswa, dosen dan civitas kampus. 

Dengan dibentuknya Permendikbud NO 30 Tahun 2021 maka akan menjadi landasan hukum bagi kampus, karena kampus harus memberikan rasa aman bagi mahasiswa dan dosen untuk terciptanya suatu proses pembelajaran yang aman dan mendidik. 

Di dalam peraturan tersebut menurut kami bukan melegalkan kekerasan seksual tetapi untuk mencegah kekerasan seksual, karena dengan diterapkan Permendikbud NO 30 Tahun 2021 akan memberikan rasa aman khusunya bagi mahasiswa untuk dapat dilindungi haknya dengan melaporkan pada satgas kampus, dengan adanya Permendikbud NO 30 Tahun 2021 maka mewajibkan adanya satgas kampus yang tujuannya sendiri ialah memimpin edukasi tentang pencegahan, menangani semua laporan, melakukan pemantauan hingga evaluasi kasus kekerasan seksual dalam kampus.

Menurut penafsiran kelompok kami Dalam Permendikbud NO 30 Tahun 2021 juga mengatur tentang Pencegahan terhadap dosen atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan seksual pribadi, seperti contoh : mahasiswa mendapatkan ancaman akan mendapatkan nilai E atau tidak diluluskan apabila melawan dan melaporkan tindakan dosen tersebut, maka dengan diciptakan Permendikbud NO 30 Tahun maka akan memberikan rasa aman untuk mahasiswa yang menjadi korban tersebut dengan melaporkan kepada satgas kampus tanpa memikirkan ancaman yang diberikan dosen tersebut serta memberikan rasa aman dari rasa takut apabila mahasiswa melapor maka akan dituduh tersangka karena tidak memiliki bukti.

Berdasarkan penafsiran mengenai Permendikbud NO 30 Tahun 2021 maka hal itu sudah sejalan dengan prinsip dari Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana Tujuan dan kejelasan rumusan masalah dalam peraturan ini sudah jelas yaitu untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Perguruan Tinggi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan