Bandung -- Pernyataan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Irwan Suryawan dalam tulisan lain yang membantah tudingan boros anggaran dalam kegiatan studi banding ke Bali dan Semarang menuai tanggapan kritis dari kalangan masyarakat sipil. Kunjungan kerja yang digelar pada 15--17 Juni 2025 itu sebelumnya ramai diperbincangkan publik karena dituduh menguras anggaran hingga Rp370 miliar, meskipun Irwan menilai angka itu tidak masuk akal.
Dalam klarifikasinya, Irwan menyebut kegiatan tersebut adalah bagian dari program kerja resmi DPRD, bukan wisata terselubung seperti yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa jumlah peserta terbatas, tidak seluruh anggota DPRD Jabar terlibat, dan tidak ada ruang untuk aktivitas nonformal selama tiga hari pelaksanaan.
"Sekarang bayangkan dengan tiga hari itu. Hari pertama pasti untuk perjalanan, kedua untuk kerja, dan ketiga untuk persiapan pulang. Tidak ada waktu yang leluasa untuk itu kan (jalan-jalan)," ujar Irwan.
Sumber :
Namun, penjelasan itu ditanggapi dengan skeptis oleh Yosan Guntara, Penggiat Anti Korupsi Jawa Barat. Ia menilai klarifikasi tersebut tidak cukup untuk menjawab substansi persoalan: apakah kunjungan itu berdampak nyata bagi rakyat dan apakah benar benar seefisien yang diklaim.
"Persoalannya bukan soal ada waktu jalan-jalan atau tidak, tapi soal urgensi dan hasil konkret dari kegiatan itu. Kenapa ke Bali? Kenapa bukan fokus pada pengawasan di wilayah Jabar sendiri yang infrastrukturnya masih banyak yang rusak?" kata Yosan dalam pernyataan tertulisnya.
Yosan juga menyinggung soal keterbukaan data anggaran. Menurutnya, DPRD seharusnya mempublikasikan detail penggunaan anggaran perjalanan secara transparan, mulai dari jumlah peserta, biaya transportasi, penginapan, hingga laporan hasil kegiatan.
"Kalau memang bukan Rp370 miliar, maka DPRD harus buka angkanya ke publik. Jangan hanya menyanggah, tapi tidak menyampaikan fakta pembanding. Keterbukaan itulah yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Yosan mempertanyakan efektivitas studi banding ke luar daerah, apalagi jika dilakukan secara berulang ke tempat-tempat yang cenderung dianggap sebagai "destinasi wisata".
"Kita tidak anti kunker, tapi kita kritis pada pola lama yang justru melanggengkan pemborosan. Studi banding ke Bali bukan haram, tapi apakah itu pilihan terbaik saat rakyat menuntut efisiensi dan pelayanan yang membaik?" ujarnya.
