DALAM pidato politik yang muram, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti lahirnya kembali praktek nepotisme dan manipulasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi jalan bagi putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Bahkan Megawati menggunakan ungkapan nepotisme, kolusi, dan korupsi (NKK), bukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti yang dikenal selama ini. Pembalikkan urutan tersebut tentu memiliki makna tersendiri yang akan dijelaskan pada akhir tulisan.
Pidato Megawati adalah respon yang telah lama ditunggu sejak Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Benturan Jokowi dengan PDIP sontak melahirkan drama berkepanjangan. Sebagai kader PDIP, Jokowi dianggap membangkang terhadap keputusan partai yang telah mencalonkan Ganjar Pranowo didampingi Mahfud MD pada Pilpres 2024.
Dari sini sudah dapat diketahui siapa sebenarnya sutradara, setidaknya penabuh drama politik sesungguhnya. Jika saja Jokowi dan anak-menantunya yang telah berbeda pilihan politik dengan partainya langsung keluar dari kandang banteng, tentu tidak perlu ada suguhan drama berseri yang membodohi masyarakat karena dipenuhi ungkapan kebohongan.
Tetapi menyalahkan sepenuhnya Jokowi atas drama yang terjadi juga tidak bijak sepanjang tidak mengaitkan dengan PDIP. Sebab PDIP ikut andil dalam menyemai lahirnya pratek nepotisme dan kolusi. Bahkan PDIP sampai menabrak aturannya sendiri untuk mendukung ambisi Jokowi menjadikan anak-menantunya sebagai kepala daerah.
Dari pernyataan kader-kader PDIP kita akhirnya tahu bagaimana Jokowi melobi langsung Megawati agar Gibran dicalonkan dalam Pilkada Surakarta 2020. Padahal saat itu Gibran baru saja menjadi kader dan tidak mengikuti proses penjaringan bakal calon kepala daerah sesuai prosedur dan mekanisme partai.
Artinya, Megawati dengan sengaja menabrak aturan partai dan mengangkangi kesucian hak prerogatifnya demi memuluskan ambisi Jokowi. Bukankah aneh ketika Megawati yang selalu membanggakan mekanisme dan kaderisasi partai tiba-tiba memberikan mandat sebagai calon kepala daerah kepada kader baru dengan cara menyingkirkan kader lain yang sudah lama mengabdi dan telah mengikuti tahapan pencalonan? Â
Tahu dirinya diberi privilege, menjadi lumrah ketika Jokowi ingin mendapat lebih banyak lagi, termasuk dukungan PDIP untuk penambahan masa jabatan presiden. Ketika PDIP menolak karena hal itu melanggar konstitusi, Jokowi pun mencari jalan sendiri (baca: membangkang).
Andai saja PDIP teguh dengan aturan partai dan hak prerogatif Megawati sesuci yang kita sangka, sangat mungkin saat ini Gibran masih sebagai pengusaha martabak. Dengan demikian tidak akan lahir putusan MK yang memberi karpet merah bagi anak presiden.
Boleh saja kader-kader PDIP berdalih, tidak mengira langkah politik Jokowi akan sedramatis itu. Sah-sah saja petinggi PDIP merasa dikhianati dengan manuver politik Jokowi. Tetapi ingat, politik adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diduga dan bisa berubah setiap saat.
