Jelang penetapan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden Terpilih hasil Pilpres 2019, Prabowo Subianto tetap belum mau mengakui kekalahannya. Prabowo dan kemungkinan juga Sandiaga Uno, tidak akan menghadiri penetapan pemenang di kantor KPU pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti diketahui, meski menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun Prabowo Subianto terlihat masih enggan menerima hasil Pilpres. Itu sebabnya Prabowo belum mau memberikan ucapan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf.
Sikap tersebut kemungkinan disebabkan karena kuatnya tarik menarik antara yang menghendaki agar Prabowo menjadi lokomotif oposisi dengan mereka yang kebelet bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kelompok terakhir meyakini Jokowi akan dengan senang hati memberikan posisi bukan hanya untuk Prabowo, tetapi juga kader Partai Gerindra.
Terlepas alasannya, ternyata tidak semua pendukung Jokowi "keberatan" dengan sikap Prabowo yang belum mau memberikan ucapan selamat. PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi-Ma'ruf, tidak mempersoalkan hal itu.
Menurut politisi PDIP Arteria Dahlan, pihaknya dapat memahami sikap Prabowo karena membawa gerbong panjang sehingga harus menjaga perasaan pendukungnya. Apakah ini juga alasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika enggan memberikan ucapan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono setelah dikalahkan dalam Pilpres 2004 dan 2009?
Sekedar flashback, Megawati tetap tidak mau mengakui kemenangan SBY dalam dua gelaran Pilpres, terutama tahun 2009, bahkan setelah gugatannya ke MK ditolak. Selain kecewa karena merasa dikhianati mantan anggota kabinetnya tersebut, Megawati juga beranggapan kekalahannya akibat dicurangi.
Kita khawatir, jika mengikuti sikap Megawati, maka kemungkinan Prabowo juga tidak akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober mendatang. Lebih jauh lagi, Prabowo pun tidak akan hadir dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara dan memillih menggelar upacara di kediamannya atau di kantor partainya seperti yang dilakukan Megawati selama rentang waktu 2005-2014.
Memang tidak ada keharusan konstitusional bagi rival untuk menghadiri pelantikan pemenang Pilpres yang digelar di Gedung MPR/DPR. Namun ketidakhadiran mereka jelas akan menyisakan ganjalan dalam perjalanan bangsa ke depan.
Tetapi, jika kondisi ini benar-benar terjadi, tidak elok juga hanya menyalahkan Prabowo --dan dulu Megawati, karena pemenang juga memiliki tugas moral untuk ikut merajut kembali jalinan komunikasi yang mungkin sempat terputus selama kontestasi berlangsung.Â
Salam @yb
