Padahal isu Jokowi pro asing masih kencang dimainkan kubu lawan dan cukup efektif. Jika sekarang relaksasi daftar negatif investasi itu ditunda setelah mendapat protes berbagai pihak terutama HIPMI, gaungnya terlanjur menyeruak ke segala arah dan digunakan lawan sebagai alas pembenar pemerintahan Jokowi  pro asing.
Hal lain yang menjadi perintang Presiden Jokowi menuju periode kedua adalah isu Islam. Isu ini sebenarnya sudah disadari oleh kubu Jokowi sehingga berusaha merangkul semua organisasi dan tokoh-tokoh Islam.Â
etapi upaya itu menjadi "sia-sia" ketika tiba-tiba menyeruak isu dugaan korupsi dana Apel Kebangsaan atau Kemah Pemuda Islam yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, Desember tahun lalu di pelataran Candi Prambanan, Sleman Yogyakarta.
Dengan mudah isu ini dibelokkan sebagai upaya pembusukan terhadap dua organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah tersebut. Â Jika sasarannya hanya Pemuda Muhammadiyah, tentu tidak tepat karena justru GP Ansor yang menerima aliran dana lebih besar. Artinya, dalam prosesnya, kedua organisasi tersebut tetap akan dibawa-bawa.
Benar, kita pun sangat mendukung, pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa harus melihat siapa pelakunya. Tetapi dalam konteks politik saat ini, langkah tersebut berpotensi menjadi blunder bagi Jokowi.
Masih ada waktu sekitar 4 bulan bagi Jokowi dan tim kampanyenya untuk membangun kekuatan dan menyingkirkan perintang menuju periode kedua. Tetapi jika cara-cara yang dilakukan timnya tidak sinkron, atau malah menjadi alas pembenar negative campaign lawan, kekalahan itu mungkin tidak hanya tercium tapi menjadi kenyataan di Pilpres 2019, April mendatang.
Salam @yb
