Partai Demokrat kembali berulah terkait dukungan kepada pasangan capres Prabowo Subianto -- Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Meski tetap mendukung, namun Demokrat tidak akan memberikan hukuman kepada kadernya yang memilih pasangan capres petahana Joko Widodo -- Ma'ruf Amin.
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Demokrat adalah partai yang demokratis sehingga pilihan dukungan untuk pilpres urusan masing-masing kader sebagai individu.
Pernyataan Ibas sepertinya untuk menyambung isi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pembekalan calon anggota legislatif Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Minggu kemarin. Saat itu SBY sempat curhat, partainya memiliki tantangan sangat berat di Pemilu 2019 karena tidak memiliki capres atau cawapres. SBY juga sempat menyinggung rendahnya elektabilitas partainya seperti yang dirilis sejumlah lembaga survei.
Ini bukan pertama kalinya Demokrat melakukan manuver demikian. Sebelumnya, suara senada pernah disuara kader-kader Demokrat yang dimotori Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arief. Namun usai Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menemui SBY, Demokrat menegaskan komitmen hanya mendukung pasangan Prabowo - Sandiaga.
Kini haruskah Prabowo kembali sowan ke Cikeas, kediaman SBY untuk meminta dukungan total? Jika melihat konstelasi politik saat ini, Prabowo tidak perlu melakukan hal itu. Bahkan Prabowo harus berani "meninggalkan" Demokrat, meski hal itu tidak perlu diucapkan.
Mengapa demikian? Â
Pertama, polarisasi suara dukungan kepada capres di tubuh Demokrat sudah terbentuk. Mereka yang mendukung Prabowo tidak akan beralih sekali pun Demokrat bersikap netral. Demikian juga mereka yang sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi, tidak akan berubah sekali pun diancam dengan sanksi.
Jika diprosentasekan secara kasar, perbandingannya mungkin sekitar 80:20. Dari 80 persen yang mendukung Prabowo tidak semuanya karena sosok mantan Danjen Kopassus ini, melainkan sikap politik yang dilatari perseteruan Demokrat dengan PDIP dan belakangan dengan Jokowi terkait klaim-klaim keberhasilan pembangunan.
Kedua, Prabowo akan kehabisan waktu dan energi jika terus sibuk "mengurusi" Demokrat. Padahal pertarungan sesungguhnya adalah memperebutkan suara mengambang (floating mass) yang didominasi kaum milenial, yang konon jumlahnya mencapai 40 persen. Â
Strategi Prabowo dengan lebih mendorong Sandiaga, sudah tepat, sudah on track, sehingga tidak perlu direcoki dengan hal-hal yang melankolis. Jika Prabowo kembali menemui SBY lalu dicapai komitmen baru, entah dalam bentuk sharing kekuasaan jika kelak menang atau bantuan mobilisasi partai, sangat mungkin akan menganggu konsentrasi Sandiaga.
Ketiga, tidak ada jaminan kelak, menjelang pencoblosan, kader-kader Partai Demokrat tidak kembali "berulah" andai pun sekarang sudah ada komitmen baru. Sikap SBY yang dalam beberapa hal terkesan ragu-ragu, menyulitkan pihak luar untuk mengikuti arah politiknya. Salah satu contohnya adalah ketika Demokrat menginginkan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres, namun SBY sendiri selalu mengatakan tidak pernah menjadikan anak sulungnya tersebut sebagai bagian dari pembicaraan koalisi baik dengan Jokowi maupun Prabowo. Tetapi belakangan, setelah Prabowo tidak memilih AHY, SBY terlihat kurang all out memberikan dukungan.
