Idrus Marham bukan kader biasa sehingga cukup mengherankan ketika Partai Golkar "membiarkannya" dijadikan tersangka penerima suap pembangunan PLTU Riau-1 dan ditahan KPK. Kondisinya sangat berbeda dengan ketika Setya Novanto menjadi tersangka. Apa penyebabnya?
Benar, saat ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP hingga kemudian ditahan, Setya Novanto masih berstatus Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua DPR. Sedang Idrus sudah tidak menjadi sekretaris jenderal (sekjen), meski berposisi sebagai Menteri Sosial. Tetapi kiprah Idrus di Golkar tidak kalah dengan Setya Novanto.
Idrus sudah menjadi sekjen sejak kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) di mana saat itu Setya Novanto masih menjabat bendahara. Idrus juga sempat menjadi pelaksana tugas ketua umum ketika Setya Novanto ditahan KPK.
Idrus memangku jabatan sekjen selama hampir 8 tahun, tepatnya sejak 2009 hingga akhir 2017.
Idrus mencatat prestasi tersendiri sebagai orang sipil yang menjabat sekjen, sekaligus mematahkan mitos sekjen Golkar harus berlatarbelakang militer. Bahkan Idrus menggantikan Letjen (Purn) Sumarsono dan digantikan oleh Letjen (Purn) Lodwijk Freidrich Paulus. Sebelum Sumarsono, posisi sekjen Golkar dipegang Letjen (Purn) Budi Harsono.
Dalam rentang waktu tersebut, banyak peristiwa besar yang melibatkan Golkar dan tentunya ada andil Idrus di dalam setiap keputusan.
Laki-laki kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962 tersebut, memiliki peran cukup menonjol dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pencalonan Prabowo Subianto -- Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Idrus tetap setia mengawal Ical ketika Golkar pecah akibat manuver Agung Laksono.
Idrus sukses mengawal transisi kepemimpinan kala Golkar di terjang badai akibat ulah Setya Novanto. Sulit menafikan peran Idrus ketika Munaslub Jakarta, Desember 2017 berjalan lancar di mana Airlangga Hartarto sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi.Â
Jika saja saat itu Idrus ngotot mencalonkan diri sebagai ketua umum, atau mendukung Titiek Soeharto, situasinya tentu akan lain. Sebagai Plt ketum, saat itu Idrus memiliki jangkauan lebih panjang ke pengurus di daerah. Tetapi Idrus memilih tidak mencalonkan diri.
Meski Airlangga tidak lagi mempercayakan posisi sekjen, bukan berarti dicampakkan. Idrus mendapat jabatan yang lebih mentereng yakni Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Sayangnya, Idrus praktis hanya tujuh bulan berada di dalam Istana. Kini Idrus harus berpindah ke sel KPK dan kemungkinan kelak berkumpul dengan Setya Novanto lagi. Namun bukan di kantor DPP Golkar melainkan di sel Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.
