Mengenal Cancel Culture: Gerakan Sosial di Era Digital
Cancel culture adalah fenomena sosial di mana individu, kelompok, atau bahkan institusi kehilangan dukungan publik akibat tindakan atau pernyataan yang dianggap bermasalah. Konsep ini semakin populer di era media sosial, di mana opini publik bisa dengan cepat berkembang menjadi gerakan masif yang menyerukan pemboikotan atau penghentian dukungan. Â
Dalam beberapa kasus, cancel culture digunakan untuk menegakkan keadilan sosial. Ketika seseorang atau sebuah institusi melakukan tindakan tidak etis, masyarakat menuntut pertanggungjawaban melalui tekanan sosial. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga memunculkan banyak perdebatan karena sering kali dilakukan tanpa proses yang adil, mengarah pada penghukuman seketika tanpa kesempatan untuk klarifikasi atau rehabilitasi. Â
Bagaimana Cancel Culture Terjadi?
Cancel culture sering kali dimulai dengan unggahan media sosial yang dianggap kontroversial. Misalnya, seorang figur publik mengeluarkan pernyataan yang dianggap ofensif atau ditemukan bukti masa lalunya yang dinilai tidak pantas. Dari sini, muncul gelombang reaksi yang bisa berkembang melalui tahapan berikut: Â
1. Viralitas di Media Sosial -- Postingan atau komentar yang dianggap bermasalah menyebar luas dan menarik perhatian publik. Â
2. Tekanan Kolektif -- Banyak orang menyerukan boikot, menuntut permintaan maaf, atau bahkan mendesak tindakan hukum terhadap individu tersebut. Â
3. Konsekuensi Nyata -- Akibat tekanan publik, individu atau perusahaan yang terkena cancel culture bisa kehilangan pekerjaan, kontrak kerja sama, atau reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Â
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada perusahaan dan merek. Dalam beberapa kasus, merek besar mengalami penurunan penjualan atau kehilangan pelanggan setelah terlibat dalam isu yang dianggap sensitif. Â
Dampak Positif Cancel Culture: Alat Keadilan Sosial?
