IKN atau Eksyar: Mencari Solusi atas Pemerataan Ekonomi

Ibu kota negara Indonesia telah diresmikan akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan pada tahun 2024 nanti. Kontroversial, mengingat urgensinya di tengah situasi nasional yang masih dilanda pandemi covid-19. Proyek pemindahan ini akan mencaplok wilayah Kalimantan Timur, tepatnya kabupaten Penajam Paser Utara. 

Nusantara, yang menjadi nama ibu kota baru dan yang selanjutnya akan disebut IKN, diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya membawa Indonesia mengalami transformasi ekonomi, tutur Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Rudy S. Prawiradinata. Namun, apa benar sampai perlu pindah ibu kota demi pemerataan ekonomi yang dicita-citakan? 

Kontribusi pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional saja juga diperkirakan hanya sebesar 0,02 persen pada jangka pendeknya. Sementara untuk jangka panjang justru hanya berkontribusi sebesar 0,00 persen. Hal ini tentu dan seharusnya perlu dipertimbangkan lebih matang lagi oleh pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditunjukkan oleh pendapatan nasional yang naik. Melalui pertumbuhan ekonomi diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Ekonomi Nasional tahun lalu tumbuh hingga 3,69 persen, lebih tinggi daripada capaian tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persen. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara memiliki pendapatan minimum serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan seadil mungkin. Negara-negara berkembang memiliki permasalahan dilematis antara fokus pada pertumbuhan atau melakukan pemerataan ekonomi, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan aspek distribusi ekonomi. Distribusi terkait dengan pemerataan dan keadilan ekonomi. Yang menjadi perhatian di negeri kita Indonesia adalah timbulnya problem kualitas pertumbuhan, pertumbuhan yang tinggi tapi distribusi tidak merata antardaerahnya. 

Kita bisa bilang sering terjadi trade-off antara pertumbuhan dan distribusi. Sedangkan ternyata kualitas pertumbuhan sangat ditentukan oleh kualitas distribusi. 

Kita bisa menyelesaikan ketidaksinkronan di atas melalui sistem Growth through equity (ekonomi berkeadilan). Sistem ini ada dalam konsep ekonomi syariah. Sistem ini diharapkan mengatasi pertumbuhan pertama yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok the have.

Di sinilah peran ekonomi syariah sebagai alat pemerataan ekonomi terlihat. Ekonomi syariah sendiri menekankan pentingnya keadilan ekonomi yang salah satunya diwujudkan dalam penerapan pengumpulan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Tujuannya adalah agar harta itu "tidak berputar" di antara anggota kelompok the have tadi saja, Hal ini telah diterangkan dalam Q.S.Al-Hasr ayat 7. Kewenangan mengumpulkan ziswaf ini ada pada pemerintah. 

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemerintah adalah melakukan perimbangan ekonomi dengan cara mendistribusikan harta kepada kaum fakir miskin sehingga mereka bisa lebih berdaya dalam menjalani kehidupan di antara kehidupan orang-orang kaya yang cenderung menumpuk-numpuk harta kekayaan.

Jadi jika tujuannya adalah pemerataan ekonomi, maka solusinya tidaklah harus sampai pindah ibu kota. Lebih baik pemerintah mencoba mengaplikasikan sistem pereknomian syariah secara bertahap yang notabene lebih adil dan memiliki potensi menjanjikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya syariah awareness di kalangan masyarakat, terkhususnya yang muslim.