Percaya atau tidak, salah satu penyumbang risiko bencana alam yang terjadi di negeri adalah karena besarnya laju kerusakan alam. Selama beberapa dekade terakhir, seluruh kawasan di Indonesia dari ujung barat di Sabang hingga timur di Papua tak pernah luput dari kerusakan alam. Eksploitasi alam oleh manusia dan segolongan pengusaha yang sangat rakus adalah sumber bencana yang paling kasat mata.
Seberapa besar sesungguhnya kerugian yang harus diderita Indonesia akibat laju kerusakan alam terutama rusaknya hutan?
Lansiran data terbaru dilaporkan oleh World Wildlife Fund (WWF) yang mengungkapkan kenyataan pahit yang harus ditanggung masyarakat Provinsi paling timur Indonesi, Papua. Dituliskan oleh Antaranews, WWF menyimpulkan Papua telah mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 1,4 miliar Dollar Amerika Serikat dari nilai ekonomi yang hilang begitu saja akibat penebangan pohon secara ilegal dan liar yang terjadi di hutan alami Papua.
Data ini disampaikan oleh Benja Victor Mambai selaku Director of Papua Program WWF. Menurut Benja, angka hitungan itu masih kasar, didapatkan dari hitung-hitungan kerugian yang harus diderita Papua karena jutaan batang pohon ditebang oleh oknum kejam tak bertanggung jawab. Pemerintah Papua kecolongan sekitar 1,4 miliar dollar AS yang harusnya bisa menjadi potensi pendapatan untuk pembangunan Papua.
Fakta ini kemudian diperparah lagi dengan kondisi adat dan budaya masyarakat asli Papua. Dijelaskan oleh Benja, kecolongan nilai ekonomi sebesar itu dimuluskan oleh proses salah kaprah masyarakat adat Papua yang terlalu sering menyerahkan kewenangan atau hak kepada para pangusaha kayu untuk menebang pohon tanpa perlu izin dan hukum yang berlaku.
Masyarakat adat Papua kebanyakan masih belum memahami bahwa pengelolaan hutan itu tak bisa diperjualbelikan begitu saja. Namun selama ini, banyak masyarakat adat Papua yang menjual hutan di kawasan adatnya begitu saja pada pengusaha. Hingga akhirnya para pengusaha yang memanfaatkan kelengahan masyarakat adat itu bisa mengeksploitasi hutan Papua tanpa harus membayar kewajibannya pada negara atau pemerintah daerah setempat.
Selama ini derasnya laju hancurnya hutan di Papua disebabkan oleh banyaknya pengusaha kayu yang berdalih telah memiliki izin pengelolaan lahan hutan dari adat. Mereka membeli kayu langsung dari masyarakat adat. Tentu dengan harga beli yang juga tak adil.
Untuk mengatasi masalah yang ekstrem ini dan mencegah hutan Papua makin tergerus oleh penebangan tak terkontrol, pemerintah pusat lewat Kementerian setidaknya harus turun langsung ke Papua untuk memberikan penjelasan dan pengarahan izin pengelolaan hutan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat tak boleh lagi memberikan izin sembarangan bagi para pengusaha kayu, sebab masyarakat harus memahami bahwa pengelolaan lahan hutan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. (cal)
img : mongabay
