Ada pepatah lama yang masih relevan: "Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas." Bedanya, di era digital sekarang, ketumpulan itu bisa diperjualbelikan konon dengan harga ratusan juta rupiah. Ironis, ketika pelaku penipuan sosial bisnis (sobis) yang menggasak uang masyarakat bisa melenggang bebas, sementara rakyat kecil yang terlambat bayar kredit motor langsung berhadapan dengan meja hijau.
Publik Sulawesi Selatan diguncang isu serius: sejumlah pelaku sobis disebut-sebut dibebaskan setelah "menyetor" dana besar ke oknum aparat. Polda Sulsel buru-buru membantah tudingan tersebut. Namun, bantahan formal tidak serta merta menjawab keresahan masyarakat. Karena masalah sebenarnya bukan hanya soal benar atau tidaknya isu itu, melainkan soal kepercayaan publik yang terus tergerus.
Sebagai mahasiswa, kader pergerakan, dan bagian dari rakyat, kami tidak menutup mata. Kami paham bahwa dalam setiap kasus besar selalu ada tarik-menarik kepentingan. Tetapi, ketika penegak hukum diduga bermain "jual-beli" keadilan, persoalan itu bukan lagi teknis hukum melainkan sudah merusak sendi moral negara hukum itu sendiri.
Pertanyaannya jelas: apakah Polri mau dikenal sebagai institusi penegak hukum atau sekadar loket pembayaran bebas perkara? Jika tidak segera dijawab dengan tindakan nyata, publik akan dengan mudah menyimpulkan bahwa keadilan di negeri ini hanya milik mereka yang beramplop tebal.
HMI Cagora menegaskan, hentikan segala praktik transaksional yang mencoreng marwah Polda Sulsel! Jika memang ada alasan hukum yang sah untuk membebaskan pelaku sobis, sampaikan secara terbuka. Tetapi bila benar ada setoran di balik pembebasan, itu bukan hukum, bukan keadilan itu dagang perkara. Lebih parah lagi, itu adalah prostitusi hukum berkedok institusi negara.
Perlu diingat, kasus ini bukan sekadar urusan internal kepolisian. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Dan ketika kepercayaan itu hilang, seribu kali konferensi pers pun tak akan mengembalikannya. Jalan satu-satunya adalah transparansi, akuntabilitas, serta penegakan etik terhadap siapa pun yang terlibat.
Kami menyerukan dengan lantang:
BERSIHKAN POLDA SULSEL DARI PRAKTIK TRANSAKSIONAL!
Karena bila hukum bisa diperjualbelikan, maka hilang sudah makna negara hukum. Yang tersisa hanyalah "negara dagang." Dan itu, saudara-saudaraku, jauh lebih berbahaya daripada sobis online sebab yang ditipu bukan hanya masyarakat, melainkan bangsa ini sendiri.
Penulis : Tafdhil Wirawan S
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
