Dinasti Politik

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan[1]. 

 

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena political dinasty. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.

 

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat sendiri juga muncul sinyalemen upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

 

Keikutsertaan Bobby dan Gibran pada kontestasi politik lokal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menimbulkan pro dan kontra dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. Tentunya ini disebabkan karena keduanya merupakan keluarga presiden yang sedang menjabat yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mana Gibran Rakabuming Raka merupakan anak sulung Presiden Jokowi dan Bobby Nasution yang merupakan menantu presiden Jokowi. Gibran yang akan ikut serta dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Solo.

 

(CNBC Indonesia, 2019)[2], begitu juga halnya Bobby yang memastikan diri ikut dalam Pilwalkot Kota Medan (Detik News, 2019)[3]. Keduanya maju dalam kontestasi Pilwalkot periode 2020- 2024 (Kompas TV, 2019)[4]. Hal ini kemudian yang membuat pembicaraan di masyarakat tentang munculnya dinasti politik Presiden Jokowi dan merubah citra kepemimpinannya yang selama ini melekat sebagai presiden yang tidak melibatkan keluarga dalam urusan politik. Belum ada keluarga Jokowi yang terlibat atau menjadi pejabat publik yang ini dapat dilihat pada tabel berikut[5].

 

Praktik Dinasti politik dalam sejarah Indonesia