Hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 telah usai debat pertama pemilihan pasangan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan langsung oleh Kompas TV. Tema mengenai debat pertama ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Â Sesi debat berlangsung dengan hangat dan para calon juga terlihat semangat dalam menjawab pertanyaan serta menanggapi pasangan lainnya.
Ketika masuk pada sesi pertanyaan mengenai penanganan korupsi. Edy Rahmayadi menawarkan manusia yang beriman dan jangan menggadaikan iman, sedangkan Djarot Saiful Hidayat ingin membuat sistem transparansi elektronik (ebudgeting). Djarot menyatakan bahwa sistem e budgeting dan pelaporan online dari masyarakat diperlukan sebagai sarana pencegahan korupsi. Berbeda dengan Djarot, cagub Edy yakin bahwa sistem pemerintahan di Sumut sudah berjalan dengan baik, dan orang yang bertugas juga orang terpilih sehingga cukup tambahan keteladanan dari pemimpin supaya makin baik. Edy menjelaskan, bahwa roda pemerintahan di Sumut perlu diperbaiki, melalui 8 tata kelola pemerintahan agar lebih efektif. Cagub Edy juga menambahkan bahwa aparatur yang bertugas sudah baik, grand designnya lagi-lagi supaya efektif, tentunya melalui pengawasan. Pada sesi selanjutnya, pasangan Edy, yaitu cawagub Musa Rajekshah akhirnya meluruskan dan sepakat dengan paslon lainnya, yaitu transparansi serta menggunakan sistem e budgeting untuk memutus rantai korupsi.
Pertanyaan mengenai aparatur negara, Djarot ingin agar insentif pegawai diukur dari kinerjanya sehingga yang rajin dan profesional memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan pegawai yang malas bekerja. Djarot ingin agar birokrasi kaya fungsi dan tidak hanya membuat struktur yang gemuk. Edy Rahmayadi mengatakan hal ini akan sulit karena beda dengan DKI Jakarta, sewaktu Djarot memimpin disana. Sulit, karena Sumut wilayahnya luas dan memiliki 33 Kabupaten/kota yang otonom sehingga perlu juga mengajak Bupati serta Walikota untuk berdiskusi.
Pertanyaan cagub Edy mengenai masalah tanah adat di Tapanuli yang perlu mengikutsertakan ketua adatnya, dijawab oleh Djarot dengan "dalihan natolu" yaitu musyawarah-mufakat dan gotong-royong untuk menyelesaikan pertikaan tanah adat yang ada. Cagub Edy menanyakan hal ini, terkait program pengembangan pariwisata di Danau Toba dan pelestarian hutan adat.
Tensi mulai naik, ketika masuk pada sesi berikutnya yakni tanya-jawab para cawagub. Sesi ini menarik karena diselipkan Musa Rajekshah pertanyaan krusial dan mengandung ranjau yaitu "masalah setuju atau tidak setuju mengenai rencana pemekaran provinsi Tapanuli". Luka lama yang sudah tersimpan, terkesan ingin dibuka kembali? Pertanyaan tersebut dijawab dengan taktis dan lugas oleh Sihar Sitorus, ide pemekaran terjadi karena adanya ketimpangan di daerah Tapanuli. Namun, cawagub Rajekshah mengejar agar mendapat jawaban yang lebih jelas dan gamblang. Akhirnya, memang tipikal masyarakat Sumut yang dari sananya mudah blak-blakan, keluarlah jawaban teka-tekinya. Namun, tidak mau kalah, Sihar mengembalikan lagi pertanyaan atas solusi untuk mengatasi ketimpangan yang belum ada dalam visi dan misi pasangan Edy-Musa.
Pertanyaan menggigit dan menjebak juga dilontarkan oleh Djarot, terkait penanganan defisit APBD. Musa menjawab dengan perencanaan yang baik, maka tidak akan terjadi defisit. Pada sesi penutup ini, terlihat bahwa pasangan Edy-Musa belum paham mengenai APBD khususnya "SiLPA" yaitu sisa lebih anggaran tahun lalu yang dapat digunakan untuk menutup kekurangan anggaran tahun yang sedang berjalan. Bagaimana jika SiLPA tahun lalu negatif? Jika ternyata negatif, maka perlu diusahakan penerimaan pembiayaan lain atau mengurangi belanja yang sudah direncanakan sebelumnya dan tidak berhutang pada pihak ketiga. Maklum, mantan gubernur sebelumnya, yaitu Gatot pada persidangan kasus korupsi mengakui meminjam uang dari pengusaha untuk membayar kekurangan uang ketok palu APBD tahun 2014. Korupsi ini sedang diusut kembali oleh KPK yang juga melibatkan mantan gubernur (Gatot), anggota DPRD dan pengusaha, Tribun Medan, Sabtu (21/4/2018,13:37).Â
Bila disimpulkan, mengenai hasil debat kemaren:
 -jika pertanyaan mengarah pada isu-isu pemberantasan korupsi, terkesan pasangan Edy-Musa (Eramas) berusaha menghindar. Edy dan Musa, nampaknya belum memiliki agenda dan cara konkret untuk memberantas masalah korupsi yang kronis di provinsi Sumut.Â
-Penjelasan teknis, mengenai tugas dan tanggung jawab kepala daerah serta  masalah proses jalannya pemerintahan, terlihat pasangan Djarot-Sihar sudah lebih siap dan detail. Terbukti Djarot Syaiful Hidayat yang memberikan ralat atas jawaban yang diberikan Musa Rajekshah mengenai mekanisme SiLPA dalam APBD.
Benar kata pepatah orang tua dahulu, bahwa pengalaman kerja tidak pernah boleh dianggap enteng.
