Tahapan Perhelatan Pemilihan Kepala Daera (PILKADA) serentak kembali dimulai, yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 September 2020, sebelumnya terkendala karena adanya Pandemi Global Covid-19 yang juga menyerang Indonesia. Kini KPU mengumumkan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.
Saat ini partai-partai politik tengah sibuk mengkampanyekan calon kandidatnya yang akan di usung. Begitupun dengan para aktor-aktor politik yang secara individu juga sibuk memperkenalkan dirinya pada masyarakat, dengan berbagai cara mereka lakukan. Ada yang turun langsung/blusukan ke desa-desa, ada juga yang memanfaatkan media sosial (Medsos) sebagai alternatif mensosialisasikan janji-jani politiknya.
Tak bisa kita sepelehkan, bahwa potensi konflik Pilkada tahun 2020 ini bisa terjadi. Ada beberapa penyebab konflik dalam Pilkada yang sering muncul, yaitu potensi Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang masih menjadi ancaman.
Berkaca pada Pilkada Sulteng pada tahun 2015 silam, yang mana pertarungannya sangat ketat dan memanas. Pilkada tahun 2015 yang berujung dengan sengketa itu, juga mengundang konflik di beberapa wilayah di Sulteng, seperti Tolitoli yang masuk sebagai salah satu kabupaten yang rawan konflik bersama Palu, Poso, Sigi, Banggai, dan Donggala pada tahun 2015 lalu.
Pengalaman pilkada tahun 2015 di Sulteng tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di wilayah lain di Indonesia. Harapannya, ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menghadapi pilkada tahun 2020 ini. kerentanan konflik itu bukan berarti tidak akan terjadi lagi pada pilkada tahun ini. Mulai saat ini kita harus sudah mampu melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rentan konflik.
Ditambah lagi dalam situasi yang abnormal seperti saat ini, unsur kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa. Sementara kampanye para kandidat identik dengan pengumpulan massa. Hal ini, tentu mendorong para kandidat beserta timnya harus mampu berinovasi menggunakan teknologi untuk berkampanye.
Semenjak Pandemi Covid-19 ini melanda, yang mengharuskan orang-orang berdiam diri di rumah, sehingga membuat waktunya lebih banyak  mengakses Media Sosial. Tentu ini juga menjadi rentan bagi masyarakat untuk terpapar HOAX atau berita bohong. Kondisi ini sudah pasti akan dimanfaatkan para penyebar Hoax untuk melakukan propaganda dalam Pilkada tahun ini yang akhirnya berujung pada pertikaian.
Olehnya, peran media dan pemuda sangat penting untuk ikut dalam meredam potensi-potensi konflik itu terjadi. Media adalah sebagai penyedia informasih terpercaya dan aktual, harus mampu menyanyikan berita ataupun informasi yang bisa mengedukasi masyarakat. Begitupun dengan pemuda yang terkenal dengan keaktifannya menggunakan Media  sosial, juga harus mulai belajar untuk memproduktifkan medsosnya. Mulai belajar untuk bagaimana menyanyikan informasi-informasi yang produktif dan mengedukasi, selalu melakukan cek dan ricek setiap informasi yang diterima, kemudian baru dibagikan di beranda media sosial.
Dalam perhelatan pilkada ini, pemuda juga harus mampu memanfaatkan media sosialnya untuk  menyanyikan narasi-narasi yang bermuatan ide dan gagasan, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Pemuda harus benar-benar menunjukan bahwa dirinya adalah kaum intelektual yang selalu membawa kedamaian, kenyamanan dan perubahan tentunya.
Tak hanya kerentanan konflik yang menjadi perhatian kita, namun segregasi sosial jelang pilkada ditahun 2020 ini juga harus menjadi perhatian kita bersama.Â
