Wawancara Imajiner dengan Bung Karno (WIBK), PSI dan Generasi ke V

Hari Selasa 27 Maret 2018 saya mulai menulis WIBK 2018 memakai pola WIBK yang terbit pertama kali tahun 1977 dan dibreidel oleh Presiden Soeharto bersama Kompas dan 7 suratkabar serta buku putih Dewan Mahasiswa ITB karena menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR hasil pemilu 1977 bulan Maret 1978. 

Dalam WIBK, Bung Karno mengusulkan Soeharto mengikuti jejak George Washington, jendral tentara kemerdekaan AS yang membatasi sendiri masa jabatannya hanya untuk 2 term.  Selanjutnya sudah menjadi sejarah. WIBK ini akan saya tulis secara santai up to date dan sesuai dengan relevansi perkembangan mutahkir situasi tanah air dan pergolakan dunia pada era globalisasi digital real time.

Saya berada di beranda kolam renang lantai 11 di puncak atap  Hotel Indonesia  Kempinski  bersama Bung Karno yang santai menikmati pemandangan Jakarta dari atas hotel yang didirikan 1962 untuk menyambut Asian Games IV. CW: Selamat pagi pak, 52 tahun lalu 27 Maret 1966 Bapak mereshuffle Kabinet Dwikora II ( yang baru dilantik 24 Februari 1966). Yang berdampak demo semakin marak dan 11 Maret bapak memberikan Supersemar yang oleh Soeharto dipakai untuk membubarkan PKI dan menahan 15 menteri kabinet bapak. Termasuk 2 waperdam Subandrio dan Chairul Saleh  serta Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam dan Mendagri merangkap Gubernur  DKI dr Sumarno. Bisa bapak uraikan kompleksitas perebutan kekuasaan 1966 itu secara lebih mendalam agar tidak terulang lagi dimasa depan. 

BK: Sebetulnya sejarah tidak mungkin berulang secara persis sama, walaupun hukum karma terbukti akan selalu berlaku secara tuntas dan lugas. Saya sendiri bingung kenapa saya memecat Jendral Nasution dari jabatan Menko Hankam/Kasab pada reshuffle yang diumumkan 21 Februari, dilantik dan didemo 24 Februari menimbulkan korban mahasiswa tewas Arief Rahman Hakim yang digelari Pahlawan Ampera. Pada 11 Maret saya terpaksa memberi Supersemar yang dipakai Soeharto untuk membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri kabinet saya pada 18 Maret sehingga saya harus mereshuffle Kabinet Dwikora pada 27 Maret  1966. 

Setelah itu Soeharto merombak MPRS dan mencabut TAP XI MPRS  SU II 15-22 Mei 1963 yang  mengangkat saya sebagai Presiden Seumur Hidup. Lalu mengambil alih Supersemar menjadi TAP  IX MPRS sehingga saya tidak bisa mencabutnya. Ini seperti keris Empu Gandring yang saya buat  dan saya berikan ke Soeharto, dia berikan ke MPRS untuk menusuk saya dalam SU IV MPRS 20 Juni - 5 Juli 1966.  

Berdasar SU MPRS tersebut saya harus merelakan Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera mulai 25 Juli 1966 yang akan di reshuffle 17 Oktober 1967 setelah Sidang Istimewa MPRS 7-12  Maret 1967 mencabut kepresidenan saya dengan TAP MPRS XXXIII . Sebetulnya pada 22 Februari 1967 saya telah menyerahkan kekuasan kepada Jendral Seoharto  dan SI MPRS itu hanya pengukuhan formal belaka. 

Tapi seperti kita lihat bersama, setelah 32 tahun berkuasa sejak 1966 maka Soeharto akan mengalami hukum karma yang sangat tit for tat. Anda mengawali kekuasaan dengan menahan 15 menteri kabinet, maka anda akandijatuhkan oleh 15 menteri yang mbalelo tidak bersedia ikut dalam kabinet pada Mei 1998. Jadi quid pro quo, kudeta melalui penahanan 15 menteri, dikudeta oleh 15 menteri sendiri. 

CW: Anak anak muda PSI sedang dikritik karena terlalu pagi mengusulkan daftar calon menteri padahal pemilihan masih 14 bulan lagi. Apa komentar bapak terhadap gebrakan hari Minggu 25 Maret pengumuman 12 nama cawapres dan calon menteri oleh Ketum PSI Grace Natalie dan Sekjennya Juli Antoni.

BK: PSI ini partai generasi milenial yang polos dan mungkin juga lugu main seruduk kayak banteng muda baru terjun ke gelanggang. Tapi situasi politik Indonesia memang sangat volatile, dengan kicuan Setya Novanto tentang cucu saya dan Sekkab dalam kaitan eKTP yang kemudian dibantah oleh pengusaha Made Oka Masagung, itu kan anak hopeng saya Masagung (Tjio Wie Tay). Ya pasti kenal lah anak Masagung dengan anak cucu Bung Karno. Tapi kenal kan belum tentu terus terjadi transaksi atau kolusi kecuali seperti kata Presiden Jokowi ya KPK harus investigasi tuntas tidak usa peduli apakah itu dua menteri kabinet atau kerabat dinasti Sukarno atau dinasti presiden siapa saja.  

Saya rasa data base yang pernah PDBI buat Nomenklatura Kabinet bisa dipelihara sebagai database elite mencakup profile elite yang pernah, sedang dan berpotensi untuk jadi menteri kabinet bisa dikembangkan untuk merekrut calon menteri kabinet dari generasi milenial dan generasi elite sebelumnya yang meskiun sudah terkontaminasi KKN sebagian masih bisa diandalkan untuk memimpin transisi generasi ke 5 pasca milenial Indonesia. 

CW Orang sibuk mengecam pidato Prabowo mengutip fiksi Ghost Fleet yang meramalkan Indonesia bubar 2030. Apa komentar bapak tentang itu?