Banggar dan TAPD Segera Bahas Kisruh RAPBD

Pembahasan RAPBD TA 2019 dikebut hingga 30 November 2018.  Bahkan akan dibahas siang malam

Pasca penolakan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2019 oleh enam fraksi DPRD Tebo, tiga pekan lalu (22/10/2018). Kisruh yang berkecamuk di internal DPRD itupun kini 'senyap'. Usai melakukan konsultasi dengan dirjen keuangan daerah, di Kementrian dalam negeri di Jakarta. Tampak sikap frontal yang sebelumnya terbangun cenderung 'melunak'. Alasannya bahwa Kemendagri menekankan agar mekanisme pembahasan melalui Badan anggaran DPRD harus dilaksanakan bersama TAPD pemerintah kabupaten Tebo.

Wakil ketua DPRD Tebo, Wartono Trian Kusumo, SE menampik dikatakan sikap enam fraksi tersebut kemudian melunak terhadap fraksi Golkar yang sebelumnya dituding hanya mementingkan kepentingan golongan itu.

" Pada prinsipnya teman - teman bukan menolak RAPBD 2019, tetapi mengkritisi RAPBD sehingga muncul dinamika politik didewan. Intinya nanti didalam forum Banggar dan TAPD tetap kita kritisi, sikap kita tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga program pemerintah tepat sasaran," jelas Wartono, Rabu (14/11/2018) di gedung DPRD Tebo, di kota Muara Tebo, kabupaten Tebo, Jambi.

Penekanan untuk mengkritisi RAPBD 2019 dilakukan pada forum Banggar dan TAPD. Tidak ada mekanisme lain, itulah hasil konsultasi di pemerintah propinsi Jambi dan Dirjen keuangan daerah, kemendagri. 

" Salah satu fungsi dewan (penganggaran) itu disana. Melakukan pembahasan dengan TAPD. Jadi, sikap enam fraksi ini bukannya melunak. Sikap kita tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. TAPD sudah beri peluang terserah RAPBD mau diapakan nanti. Tetapi intinya program yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat, berkeadilan dan merata," katanya.

Namun demikIan, teman -teman dari enam fraksi ini tetap akan melihat, meluruskan dan mengkritisi indikasi kepentingan fraksi Golkar dalam alokasi anggaran proyek pembangunan di tiga OPD yakni dinas PUPR, Dinas pendidikan nasional dan kebudayaan dan dinas Kawasan perumahan dan pemukiman. Mereka sendiri juga mewakili masing - masing daerah pemilihannya. 

" Nanti, jika memang terlihat indikasi ada mementingkan salah satu fraksi Golkar akan kita luruskan. Wajarlah, kelompok enam fraksi akan mengkritisi itu," kata politisi PDIP ini.***