Menyimak salah satu tulisan yang menjadi headline di Kompasiana hari ini, tentang bantuan pemerintah kota kepada warga miskin yang disalurkan lewat bank, aku langsung terpikir, seberapa efektifnya kebijakan ini?
Mungkin analisis ini sama sekali tidak ilmiah, lebih kepada prasangka buruk seorang manusia Indonesia terhadap warga Indonesia lainnya.
Aku lahir dan dibesarkan di wilayah yang sebagian besar warganya adalah kaum menengah bawah. Di antara orang-orang yang berpikir sekolah semata untuk ijazah, masjid penuh seremoni dan renovasi, serta para pekerja yang selama wabah Covid19 justru mati jika tetap di rumah.
Di tempat itu, yang berhak mendapat bantuan pemerintah adalah mereka yang dekat dengan perangkat kelurahan. Sejak aku kecil, belum pernah orangtuaku mendapat bantuan pemerintah. Sama sekali!
Dibilang mampu, ya Alhamdulillah. Tapi masalahnya, banyak yang lebih mampu dari kami, dapat beras murah dan bantuan ini itu sejak tahun-tahun bahkan sebelum aku lahir. Sampai setelah dewasa, yang kemudian aku keluar dari rumah itu.
Jadi ketika orang lain banyak protes ke pemerintah dan aleg soal sikap pemimpin yang begini begitu, aku lebih bisa maklum. Berkali-kali kuyakinkan, kalau mental kita terus begini, ya orang-orang model inilah yang akan terus memimpin kita.
Yang menilai orang lain berdasarkan suka atau tak suka. Yang mementingkan diri dan keluarganya di atas kepentingan orang banyak. Yang manipulatif, sok kaya di media sosial tapi mengaku miskin di hadapan pemberi bantuan.
Membantu masyarakat miskin lewat bank, menurutku pribadi kurang tepat sasaran. Bukan soal banknya, yang aku yakin pasti ada kompensasi bagi bank pemerintah, yang itu memberi efek positif pada keuangan negara juga.
Ini soal tepat sasaran dan sesuai kebutuhan atau tidak. Sebab aku pribadi adalah saksi hidup yang puluhan tahun melihat ketidakefektifan itu.
Dulu mamakku punya warung, di sanalah orang-orang yang lebih miskin dari kami mencurahkan kesedihan mereka. Tinggal di rumah kontrakan, tapi yang punya kontrakan dapat bantuan dari kelurahan, sedangkan mereka tidak.
Jalur birokrasi membuat bantuan hanya berkisar di seputar RT, RW (sekarang tidak ada lagi), dan orang-orang yang dekat dengan pegawai kelurahan. Nepotisme ini terus terasah sebab bantuan sepenuhnya dipercayakan pada petugas di hilir, yang mungkin tanpa evaluasi.
