Bung Stev
Bung Stev Pembelajar

Buruh negara. Sedang berusaha menjadi (pembaca dan penulis) yang baik. Email: stevanmanihuruk@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Agar (Jumlah) Golput Tak Selalu Dipermasalahkan

9 Februari 2019   22:35 Diperbarui: 10 Februari 2019   04:18 140 9 2
Agar (Jumlah) Golput Tak Selalu Dipermasalahkan
Ilustrasi Pemilih Golongan putih (Golput) pada pemilu || ilustrasi: shutterstock

Pada setiap penyelenggaraan pemilu, entah di tingkat pusat maupun daerah, fenomena dan jumlah golput selalu menjadi sorotan. Bila jumlahnya besar apalagi sampai mengalahkan jumlah suara pemenang, pemilu seolah-seolah dianggap tidak sukses atau bahkan penyelenggara langsung dinilai tidak becus menjalankan tugas.

Mendekati pemilu serentak yang akan digelar April mendatang, fenomena golput kembali menjadi topik perbincangan yang hangat. Pro dan kontra di ruang publik menanggapi aksi sekelompok orang yang secara terang-terangan mengikrarkan diri akan golput di pemilu nanti.

Kecemasan meningkatnya jumlah golput selalu menjadi permasalahan. Sekali lagi, ada anggapan bahwa bila golput meningkat apalagi dianggap sangat besar jumlahnya, seolah-olah hasil pemilu menjadi kurang legitimasinya. Pihak penyelenggara pun bisa dianggap gagal mencegah peningkatan jumlah golput.

Namun, benarkah demikian? Saya kira, fenomena golput semestinya tak selalu harus dianggap sebagai masalah apalagi sampai memunculkan ejekan, ancaman dan sebagainya. Itu semua tak perlu terjadi bila kita sudah memiliki data yang valid dan terinci khusus mengenai fenomena ini.

Maksudnya, data jumlah golput dalam setiap penyelenggaraan pemilu semestinya tak sekadar dicatat secara global. Harus dibuat pengkategorian yang memuat alasan yang bersangkutan menjadi golput. Setelah data ini terkumpul, baru kita bisa menarik kesimpulan.

Secara sederhana, alasan pemilih golput bisa dikategorikan menjadi tiga bagian: apatis, teknis, dan (kita sebut saja) ideologis. Apatis, berarti mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena menganggap itu tidak terlalu penting dan hanya buang-buang waktu. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang mereka dapatkan mungkin bisa juga menjadi salah satu penyebabnya.

Alasan teknis, mereka yang golput karena ternyata nama mereka tidak terdaftar dan terdata sebagai calon pemilih atau kurangnya kertas suara saat hari "H". Kendala kelengkapan administrasi menjadi penghalang bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

Alasan ideologis, mereka yang sebenarnya memiliki hak pilih dan sudah terdata sebagai calon pemilih namun sengaja menjadi golput karena merasa calon yang akan dipilih nanti tak ada yang dianggap bisa membawa harapan. 

Secara sadar, mereka menjadi golput karena sudah terlanjur kecewa dengan pemimpin yang telah dipilih sebelumnya, sekaligus tak percaya pada satu pun calon yang akan maju nanti.

Untuk golput dengan alasan apatis dan teknis, tentu kita masih bisa menuding pemerintah dan penyelenggara sebagai pihak yang harus dipersalahkan.

Agak mengagetkan bila ternyata nanti masih banyak pemilih yang tak bisa memilih gara-gara lemahnya pengadministrasian kependudukan atau karena kurangnya kertas suara. 

Negara ini sudah berpengalaman menggelar pemilu beberapa kali di tingkat pusat dan daerah, bila masalah teknis masih tetap menjadi sorotan, berarti langkah-langkah pencegahan dan perbaikan memang tidak optimal dilakukan.

Tentu kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan, "keledai saja takkan mau jatuh di lubang yang sama".

Sementara mereka yang golput karena alasan ideologis, semestinya bukanlah masalah yang perlu dibesar-besarkan. Menurut saya, menjadi golput dalam kategori ini pun bisa dianggap sebagai sebuah pilihan politik. Mereka jangan disalahkan.

Bila ada yang harus disalahkan, salahkanlah para elit politik yang terlalu sering mengecewakan para pemilih. Bayangkan, pemilih sudah menggunakan hak suaranya saat pemilu, beberapa waktu kemudian yang dipilih ternyata berkhianat terhadap janjinya bahkan melakukan korupsi.

Pertanyaannya, buat apa juga memilih calon pemimpin yang ternyata hanya pembual janji dan di kemudian hari terbukti tak sekadar ingkar melainkan berkhianat terhadap sumpahnya sendiri?

Partai politik juga harus disalahkan karena ternyata tidak mampu mengajukan calon-calon berkualitas yang bisa dipercaya dan membawa harapan bagi para calon pemilih. Itu kalau kita mau mencari siapa yang harus dipersalahkan.

Kembali ke topik di awal tulisan ini, pihak penyelenggara sepertinya memang sudah harus memikirkan cara untuk mendapatkan data jumlah golput berikut pengkategoriannya secara jujur dan transparan.

Menurut saya, data ini penting agar kita bisa menilai kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri secara objektif dan konstruktif. Ke depannya, kita tak perlu ribut-ribut lagi dengan fenomena golput menjelang atau selepas pemilu, apalagi bila mereka yang golput bukan karena alasan apatis atau kendala teknis.       

Jambi, 9 Februari 2019