Pada Maret 2018 kemarin, kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas berkesempatan untuk menemani salah satu staf BPS RI ke Aruk untuk melakukan briefing survei Impor dan Ekspor daerah perbatasan. Aruk yang berjarak sekitar 1.5 sampai 2 jam dari pusat Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah terluar Indonesia. Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas sendiri berjarak sekitar 5 jam dari pusat ibukota Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak. Di Aruk terdapat border(batas) langsung antara Indonesia dengan Malaysia.
Batas negara di Aruk merupakan salah satu dari tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. PLBN Terpadu lainnya terdapat di Entikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Bara; PLBN Terpadu Motaain di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur; PLBN Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Terpadu Motamasin di Kabupaten Malaka; PLBN Terpadu Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Terpadu Skouw di Jayapura. Ketujuh batas tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, dan disebut sebagai Seven Borders of Indonesia.
BPS selaku penyedia data utama di Indonesia, memilki agenda untuk melakukan survei Ekspor dan Impor Perbatasan. Inti dari survei itu adalah untuk melihat pelaku-pelaku usaha ekspor dan impor di Kecamatan Sajingan Besar dan barang-barang apa saja yang menjadi komoditas ekspor sekaligus impor dengan negara yang bersebelahan langsung yaitu Malaysia. Hal ini dilakukan mengingat fokus pemerintahan saat ini salah satunya adalah untuk membangun fasilitas dan akses di daerah terluar Indonesia.
Survei ini dilakukan di 11 titik daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Kalimatan Barat (4 kabupaten) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Utara di Nunukan dan Malinau, Provinsi Nusa Tenggara Timur (yang berbatasan dengan Timor Leste) di Kabupaten Belu dan Malaka, Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guniea di Jayapura dan Merauke. Daerah-daerah tersebut adalah daerah yang berbatasan darat dengan Indonesia dan memungkinkan warga negara kedua negara untuk melintas batas.
Batas negara Indonesia-Malaysia yang terdapat di Aruk yang termasuk Seven Borders of Indonesia disebut sebagai salah satu batas dengan fasilitas paling memadai di Indonesia. Jalan menuju ke batas negara tersebut sudah selesai pembangunannya dan akses yang mudah. Lebar dan kondisi jalan sudah relatif baik, dan masih dilakukan pembangunan sepanjang jalan Sambas-Aruk. Diresmikan pada 17 Maret 2017 oleh Presiden Jokowi, batas di Aruk bergaya modern dan futuristic.
Konsep arsitekturnya mengadopsi gaya Rumah Panjang yaitu rumah tradisional Dayak, juga dihiasi ukiran khas Dayak yang modern dan atap yang menjulang tinggi. PLBN Terpadu di Aruk dilengkapi dengan berbagai fasilitas dari pemeriksaan terpadu, klinik, jembatan timbang, pemindai truk, gudang sita. Selain fasilitas utama terdapat pula monumen dan tugu batas yang bergaya modern. Monumen-monumen tersebut sering dijadikan tempat berfoto oleh orang-orang yang kebetulan melintas batas atau terdapat pula para wisatawan yang sengaja datang untuk sekadar berfoto.
Hal tersebut tentu merupakan suatu kebanggaan, mengingat batas terluar suatu negara merupakan "wajah" dari Indonesia di mata dunia terutama di mata negara tetangga. Terdapat sebuah kalimat bahwa "baik tidaknya suatu negara dapat dilihat dari wajah daerah perbatasannya''. Kalimat tersebut tentu sudah mulai diilhami pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dengan adanya survei daerah perbatasan ini, diharapkan daerah-daerah terluar di Indonesia tidak hanya tertata dari segi fasilitas dan akses, namun juga dari sisi kemandirian ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Beberapa keterangan yang kami dapat dari sejumlah pencacah dan petugas di Kecamatan Sajingan Besar, masyarakat di daerah Sajingan Besar masih sangat tergantung secara ekonomi dari negara tetangga. Kebutuhan pokok seperti gula pasir, minyak goreng, makanan ringan, bahkan gas diperoleh dari negara tetangga.
Hal ini dikarenakan harga dan kualitas bahan-bahan dari Malaysia dianggap lebih murah dan berkualitas lebih baik. Di saat bahan-bahan jadi  menjadi komoditas impor yang dinikmati warga di perbatasan, komoditas ekspor hanya berkisar pada bahan baku mentah seperti lada dan ubur-ubur. Keprihatinan ini semakin menohok saya, ketika sepanjang jalan menuju Kecamatan Sajingan Besar terlihat hutan milik Indonesia sudah banyak yang rusak. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi sawit hasil ekspor Indonesia diimpor kembali oleh Indonesia setelah diolah Malaysia. Sawit diimpor kembali setelah menjadi minyak kemasan siap pakai, lada diimpor setelah menajadi lada siap olah dan lain sebagainya.
Masyarakat di Sajingan Besar masih sangat bergantung dari sisi ekonomi kepada Malaysia. Untuk itu, diharapkan dengan adanya survei Ekspor dan Impor perbatasan, pemerintah menjadi tahu barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di perbatasan. Sehingga diharapkan untuk kedepannya masyarakat Indonesia umumnya, dan khususnya di daerah perbatasan menjadi mandiri secara ekonomi. Namun, tentu saja hal ini membutuhkan kerja keras dari banyak pihak. Dari sisi pemerintah yang harus memudahkan akses dan membantu pasokan barang-barang dari Indonesia yang berkualitas tinggi atau setidaknya setara dengan produk-produk Malaysia.
Hal tersebut agar masyarakat mau beralih dari produk Malaysia ke Indonesia. Pembangunan jalan dan fasilitas di perbatasan harus dijaga, khususnya untuk jalan yang sudah sangat baik agar diperhatikan lagi dalam muatan kendaraan-kendaraan yang melintasinya. Terutama kendaraan pengangkut sawit yang sering kali terlihat over secara muatan, sehingga berpotensi merusak jalan. Ada kabar baik dari Aruk, yaitu tahun ini akan dibuka akses bus dari Singkawang ke Kuching. Bulan maret ini akan dilakukan uji coba perdana trayek bus tersebut. Sebelumnya hanya terdapat akses bus dari Singkawang ke Aruk. Dengan adanya trayek bus Singkawang-Kuching diharapkan akses menuju ke perbatasan menjadi lebih mudah dan terjangkau.
