People Power, untuk Apa?

Patroli polisi dan penjagaan di sejumlah tempat kian diperketat. Hampir setiap hari kita menyaksikan polisi lalu lalang di ibu kota. Negara sedang dalam ancaman people power, rancangan kubu yang mencurigai kecurangan pemilu presiden 17 April 2019.

Rencana people power tanggal 22 Mei 2019 mulai memanas. Namun, Jokowi, sang Presiden yang tidak mau peduli, bekerja normal. Hari ini, tanggal 20 Mei 2019, Jokowi ke Kabupaten Malaka di NTT untuk meresmikan bendungan Rotiklot. Bagi Jokowi, people power tidak sah secara hukum. Karena itu, dia tidak perlu memedulikan wacana tersebut, dan memilih untuk berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Lalu, people power untuk apa?

Pertanyaan tersebut sebenarnya sudah bisa ditebak jawabannya, bahwa people power bertujuan untuk menurunkan secara paksa pemerintah yang berkuasa. Pemerintah yang berkuasa diturunkan mestinya dengan alasan tidak kompeten bekerja, atau dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka melanggar konstitusi. 

Pertanyaannya, apakah pemerintahan Jokowi melanggar konstitusi? Jawabannya pasti tidak, karena Jokowi selalu berpegang pada konstitusi negara ini. Tidak ada yang dilanggar. Karena itu, people power adalah gerakan represif oleh oposisi yang kehabisan akal.

Para aktor intelektual people power mestinya adalah kumpulan manusia yang gagal paham dan gagal bernegara. Mereka adalah sekumpulan orang kalah yang tidak berani mengakui kekalahan dan tidak mengoreksi kelemahan, sehingga yang dilakukan adalah melawan dan hendak meruntuhkan pemerintahan yang berkuasa.

Tindakan makar tersebut tidak bisa dibiarkan. Membiarkan perbuatan makar sama dengan membiarkan benih yang tidak baik bertumbuh subur dan meracuni persatuan Indonesia. Negara ini tidak bisa digerogoti oleh para aktor jahat yang selalu berbuat ulah ketika ambisi besarnya tidak tercapai. Agama dan politik identitas menjadi jualan yang amat murah untuk meraih hasrat berkuasa. Orang-orang benar ditarik dan dipengaruhi untuk ikut serta berbuat makar.

Negara yang kuat adalah negara yang tetap berpegang teguh pada konstitusi, sambil membasmi mereka yang melawan konstitusi, sebab konstitusi adalah pegangan hidup bagi semua warga negara yang sudah menyerahkan hasrat berkuasanya kepada pemimpin terpilih. 

Demokrasi langsung sudah menjadi kesepakatan atau konsensus bersama yang kemudian tertuang dalam amandemen konstitusi. Kita sebagai warga negara, tidak bisa tidak konsisten terhadap sesuatu yang sebelumnya kita anggap benar dan disepakati sebagai yang terbaik, dan sekarang kita hendak mengangkangi kebenaran itu. 

Reformasi yang sudah berjalan tidak bisa lagi ditiadakan lalu diganti secara paksa dengan sistem lain. Sistem pemilu langsung adalah sesuatu yang sudah berjalan dan dianggap benar saat ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam sistem pemilu langsung, termasuk kecurangannnya mesti diproses secara hukum, dan bukannya melalui gerakan people power dan tindakan makar. 

Kita bukanlah kumpulan anak-anak yang masih sangat tergantung pada orang tua dalam mengambil keputusan. Kita adalah orang-orang dewasa yang dengan sadar, tahu dan mau bernegara dan memilih demokrasi langsung dalam pemilihan presiden.

Dengan demikian, jika pemilihan langsung masih dianggap benar dan sah secara konstitusi, maka kita mesti konsisten menjalan sistem tersebut sampai pada saat ketika menghendaki dan menyepakati sistem pemilu yang lain.