Dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Barat, pemungutan suara untuk memilih bupati, walikota dan gubernur akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 di 16 kabupaten/kota dan provinsi Jawa Barat. Di luar anggaran pilkada di kabupaten/kota, sekitar Rp 1,68 trilyun, anggaran rakyat akan digunakan untuk biaya penyelenggaran pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat. Biaya pemilihan pemilihan gubernur yang sangat mahal melebihi anggaran lingkungan tiap tahun. Jika rata-rata belanja lingkungan hidup sebesar Rp 54 milyar/tahun, maka biaya pilgub Jawa Barat 2018 sama dengan belanja urusan lingkungan hidup di Jawa Barat untuk kurun waktu 30 tahun.
      Menjelang Pilkada Jawa Barat 2018, para bakal calon bupati/walikota dan gubernur sudah bermunculan, mensosialisasikan serta mengkampanyekan dirinya dan programnya meskipun belum pasti menjadi kandidat/calon kepala daerah. Alat peraga kampanye seperti baligo, poster, stiker, spanduk terus menjamur di setiap pelosok wilayah perkotaan dan perdesaan, Tanpa malu dan ragu untuk memasang alat peraga di tempat-tempat yang dilarang seperti pepohonan, taman kota, pemakaman, fasilitas sosial dan umum.
      Namun, dari pesan dan program kampanye yang mereka suarakan melaui pelbagai alat peraga, tidak ada kampanye yang menyentuh isu lingkungan hidup, masalah dan program untuk pencegahan dan penanganan pencemaran dan perusakan lingkungan baik di level kabupaten/kota maupun di level provinsi. Bahkan, banyak para bakal calon, tim sukses dan pendukungnya melakukan pemasangan alat peraga yang berpotensi merusak lingkungan, seperti memasang alat peraga di pepohonan.
Isu lingkungan hidup
      Mengapa para bakal calon kepala daerah di Jawa Barat tidak menyuarakan lingkungan hidup, padahal rakyat Jawa Barat sedang berhadapan dengan masalah lingkungan dan bencana lingkungan hidup yang berujung pada korban harta dan nyawa. Selama kurun waktu 30 tahun terakhir, kondisi ruang dan lingkungan hidup semakin rusak dan tercemar oleh aktivitas manusia dan pembangunan.
      Berdasarkan catatan akhir tahun lingkungan Walhi Jawa Barat tahun 2016, isu strategis lingkungan hidup di Jawa Barat adalah menurunnya fungsi layanan alam DAS Jawa Barat yang ditandai dengan meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara oleh sampah dan limbah kimia, menyusutnya tutupan hutan, berkurangnya wilayah resapan dan tangkapan air, alihfungsi lahan/tanah produktif pertanian serta meningkatnya bencana lingkungan hidup seperti longsor, banjir bandang, banjir tahunan dan kekeringan. Â
Tentunya, permasalahan lingkungan di atas memberikan dampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, degradasi layanan alam yang akan berdampak pada semakin terancamnya keselamatan dan keamanan rakyat, menurunnya produktifitas dan menurunya kesehatan lingkungan hidup. Walhi Jawa Barat mencatat, selama kurun waktu 4 bulan di tahun 2017, sudah delapan kali banjir bandang terjadi yang berujung korban harta dan nyawa manusia.
Selain itu, Walhi Jawa Barat juga mencatat, jumlah kasus sengketa lingkungan hidup setiap tahun meningkat baik yang diselesaikan secara litigigasi maupun di luar litigasi. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga yang mengadukan kasus lingkungan pun terus bertambah, bahkan harus berujung di pengadilan dan penjara bagi warga.
Penyebab masalah lingkungan hidup
Akar penyebab masalah lingkungan di Jawa Barat diantaranya, pertama, rendahnya komitmen kepala daerah untuk urusan lingkungan hidup.Para kepala daerah masih memiliki komitmen yang rendah untuk mencegah dan memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Rendahnya komitmen kepala daerah dapat ditunjukan dengan arah dan kebijakan pengurusan wilayah dan pembangunan yang termuat dalam RTRW Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Hasil kajian Walhi Jawa Barat menunjukkan bahwa tata ruang da wilayah yang direncanakan tidak menjawab permasalahan lingkungan dan mendukung pada pengrusakan lingkungan daerah aliran sungai (DAS). Hal ini dapat dibuktikan dengan pola ruang yang menambah kawasan budidaya dan mengurangi kawasan lindung.
