Beberapa waktu yang lalu, kita mendapati berita soal beberapa lembaga (LBH Jakarta, Green Peace dan Walhi) yang menggugat secara perdata ke pemerintah provinsi DKI Jakarta dan juga presiden RI perihat kualitas udara Jakarta yang makin memburuk.
Saya cukil dari Kompas, perkara ini sudah diketahui publik dan baru-baru ini ditanggapi secara serius oleh masyarakat karena sudah sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan.Â
Dikatakan tujuan gugatan ialah "agar masyarakat mendapat hak atas lingkungan yang baik dan sehat."
Saya sendiri sebagai warga pendatang cukup terdampak juga oleh tingkat polusi udara di ibukota yang makin menggila. Seakan sudah tidak terbendung lagi.
Tapi mau bagaimana lagi?
Semua kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi itu juga tidak bisa dibendung untuk masuk ke Jakarta. Dan semua orang ingin cepat sampai di kantor, tanpa keluar banyak tenaga, tanpa menunggu, tanpa repot. Semua punya alasan masing-masing untuk memiliki mobil atau motor.Â
Dari kepraktisan menjemput anak atau istri, hingga alasan sudah jengkel dengan perilaku sopir taksi yang berani menolak order di saat kondisi darurat (teman saya ada yang sampai kredit mobil cuma karena saat anaknya sakit, sopir taksi itu tidak mau masuk ke gang rumahnya, lalu ia merasa terhina dan mengajukan kredit pemilikan mobil).
Menurut saya sendiri, polusi itu juga dipicu oleh kegiatan masyarakat sehingga gugatan tadi kurang tepat.
Masyarakat kita masih belum paham caranya agar bisa menekan polusi. Masih banyak ditemui kegiatan masyarakat yang abai terhadap aspek lingkungan.
Kalaupun pemerintah harus digugat, yang menjadi fokus gugatan harusnya kegagalan mereka dalam memberikan fasilitas transportasi umum yang memadai (yang seharusnya sudah menjadi fokus kerja mereka dari dulu) dan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi dan mencegah polusi udara agar tidak makin parah atau malah kalau bisa makin menurun.
Di tulisan ini saya ingin menyoroti kegagalan baik pemerintah dan masyarakat soal mengubah kebiasaan lama dalam menangani sampah secara umum.
