Adi Arwan Alimin
Adi Arwan Alimin profesional

Selama ini juga aktif mengampanyekan urgensi keterampilan menulis bagi anak-anak dan generasi muda. Penggagas Sekolah Menulis Sulawesi Barat.

Selanjutnya

Tutup

Regional

Balanipa, Tak Ada Lagi Tawar-Menawar

2 September 2014   17:53 Diperbarui: 18 Juni 2015   01:49 71 0 0

POLEWALI--Ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (1/9) kembali sesak. Lantai II itu setidaknya dipadati hampir 200 orang dari berbagai elemen yang ingin menghadiri pertemuan melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Barat, KAPP Balanipa, pimpinan dan anggota DPRD Polewali Mandar, para Kadis, Camat, tokoh masyarakat Balanipa, serta elemen pemuda.

Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar H. Ismail AM mewakili Bupati Polewali Mandar menerima audiens itu. Ia menyebutkan, Bupati Andi Ibrahim Masdar sedang dalam keadaan sakit, sementara Wakil Bupati juga sedang menghadiri agenda berbeda. Meski demikian, rapat tetap berlangsung hangat.

Rapat itu dibuka Sekkab Ismail, lalu dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Hasan Sulur yang memberikan prolog yang cukup panjang. Ia banyak memberikan analogi dan  personifikasi betapa Balanipa harus diseriusi, dan diurus secara optimal.

"Sebelumnya terlalu banyak pihak yang ingin menyusu pada perjuangan Balanipa yang membuat perjuangan ini cukup terhambat. Tetapi saat ini kita harus saling bahu-membahu agar Balanipa segera terwujud. Ini esensi yang sangat mendasar," ujar Hasan Sulur yang memimpin tim tersebut bertemu jajaran Pemkab Polewali Mandar.

"Jangan ada lagi keraguan terhadap perjuangan ini. Komitmen Jenderal Salim Mengga untuk mengawal Balanipa di Senayan telah kita dengar bersama saat pertemuan di Jakarta, Kamis lalu. Untuk itu, tinggal kita di Polewali Mandar yang harus menyikapi hal teknis seperti yang dipersyaratkan pemerintah pusat," papar Hasan dalam retorikanya yang khas.

Ketua Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Mujirin Yamin meminta agar Pemerintah Kabupaten segera mengundang pihak Depdagri untuk berkunjung ke Balanipa. Menurutnya, kedatangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) adalah hal paling menentukan untuk menilai kelayakan Balanipa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Sosialisasi hari ini kita harap akan menghasilkan satu keputusan penting, agar dalam waktu dekat Pemkab Polman segera membuat tim yang bekerja untuk itu. Waktu transisi di DPR RI saat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ini akan menjadi imej tidak positif di masyarakat bila kita gagal. Admin Balanipa 100 persen tuntas," kata Mujirin sangat bersemangat.

Sedang menurut Ajbar Kadir, anggota DPRD Sulbar,
Ampres untuk Balanipa itu menunjukkan bahwa secara administrasi memenuhi syarat. Ini hanya membutuhkan keseriusan suport dari pemerintah.

"Pekerjaan yang selama ini dilakukan KAPP Balanipa bersama elemen lainnya telah sangat maksimal. Berhasil atau tidaknya Kabupaten Balanipa kini telah menjadi tanggung jawab Pemkab Polewali Mandar. Momentum saat ini telah menjadi domain Pemkab, publik sangat berharap Bupati Polman segera mengambil alih tanggung jawab itu," imbuh Ajbar.

Anggota terpilih DPRD Sulbar Abdul Rahim menyitir, capaian DPRD Sulbar di Komisi II dan Komite I DPD RI itu harus diapresiasi. "Saya tidak membayangkan sebelumnya bahwa DPRD Sulbar dapat melakukan itu, padahal itu domain di Kabupaten sesungguhnya. Pertemuan hari ini harus ditindaklanjuti dengan langkah kongkret," ungkap Rahim.

"Buat segera rekomendasi anggaran untuk dukungan Kabupaten Balanipa. Itu mutlak. Pemerintahan itu berkesinambungan sehingga rekomendasi yang ada sebelumnya tak boleh ada tawar menawar. Segera siapkan langkah-langkah kongkret, agar rakyat di Balanipa tidak kecewa," sambung legislator beberapa periode ini.

Sekkab Polman dalam menanggapi seluruh komentar dan tanggapan peserta, mengatakan pemkab juga telah bekerja dan tetap mendukung perjuangan Balanipa. Pihaknya disebutkan juga intens melakukan komunikasi dengan kemendagri.

"Ini masalah waktu, ini hanya masalah proses. Ini bisa segera terbentuk bila terjadi kejadian luar biasa. Seperti pada pembentukan Sulawesi Barat. Jangan ada sikap saling mencurigai satu sama lain bahwa ada pihak yang tidak menginginkan Balanipa. Kami juga tetap mengurusnya," ujar Sekkab Polman H. Ismail.

Ismail mengaku, "Saya bahkan diminta pasang badan oleh Bupati untuk mengurus pembentukan Kabupaten Balanipa, ini hanya soal waktu saja," aku Ismail yang duduk berjajar dengan Ketua DPRD Polman Hamzah Haya, serta pimpinan DPRD Sulbar.

Usai rapat salah seorang tokoh masyarakat Balanipa Nurdin Hamma, menegaskan,"Jangan main-main mengurus Balanipa, itu bisa kualat. Siapa yang mencoba main-main bakal kenal 'tunda'," sebut Nurdin di tengah perbincangan saat berada di kediaman Hasan Sulur, Senin petang. (*)

Balanipa, 1 September 2014