Morsi saat ini merasa kuat, menunjukkan kediktatorannya dengan menangkapi para pemimpin oposisi. Inilah tujuan utama sebelumnya dengan keluarnya dekrit Presiden tentang kekuasaan penuh Presiden Morsi dalam semua aspek, termasuk aspek hukum.
Hal itu tentu saja menimbulkan banyak protest, bahkan wakil Presiden yang berasal dari Kehakiman menyatakan mengundurkan diri melihat kediktatoran Morsi, merendahkan aspek hukum di Mesir.
Referendum yang hanya diikuti 33% sudah menunjukkan kenyataan tidak adanya dukungan penuh dari Rakyat. Media Mesir dan Media AS giat menyiarkan resminya dan besarnya dukungan Rakyat Mesir atas referendum di Mesir oleh Morsi.
Jika dibandingkan dengan referendum yang diadakan di Suriah oleh Pemerintah Suriah dulu, langsung ditolak dan dicibir oleh AS dan sekutunya. Kemudian Pemilu di Palestine yang demokratis juga dicela dan dicaci oleh AS dan Sekutunya, yang dalam pemilu itu dimenangkan oleh HAMAS.
Bagi AS, demokrasi itu adalah demokrasi legal, apabila mendapat restu dari AS dan Israel, untuk kawasan Timur Tengah. Meskipun Saudi-Qatar-UEA-Oman menerapkan Non-Demokrasi, AS tidak menganggapnya sebagai masalah, bahkan AS mendukung penuh. Ini karena mereka tunduk dan patuh pada AS.
AS masih menjadi penentu utama siapa yang boleh jadi pemimpin di sebuah negeri. Harus atas restu dari Pemerintah AS. Morsi dalam posisi berani dan aman, karena merasa mendapat dukungan besar dari AS, Israel, Saudi-Qatar dan sekutunya.
Referendum dan dekrit yang hanya didukung oleh 65% dari 33% penduduk mesir, yang kebanyakan oleh kubu IM-Salafi, akan menimbulkan api dalam sekam yang akan membakar Mesir.
Morsi telah mengulang kediktatoran Mubarok, pendahulunya, yang juga sama-sama Antek AS. Hanya saja, Mubaroq telah menjadi MANTAN antek AS. Mubaroq dianggap sudah tidak produktif lagi oleh AS, karena tak bisa membendung arus Mesir ke Palestine, dan tak bisa mengendalikan Mesir sesuai dengan pesanan AS.
Bagaimana kelanjutannya? Kami menyimak.