Setelah dilantik menjadi Mensos (Menteri Sosial) RI oleh Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) menggantikan Juliari Peter Batubara yang dicokok KPK, Tri Rismaharini langsung beraksi. Aksi yang dilakukan Tri Rismaharini (Risma) adalah dengan melakukan aksi blusukan ke sejumlah tempat di Jakarta.
Risma di hari pertamanya menjadi Mensos tidak langsung menuju kantor Kementerian Sosial, tetapi blusukan menemui para pemulung dan gelandangan yang ada di bantaran kali Ciliwung dan di kolong jembatan fly over Pramuka, Jalan Pramuka Sari II. Setelah itu Risma tercatat antara lain blusukan ke pemukiman kumuh di Penjaringan, blusukan ke kolong jembatan pegangsaan, dan terbaru blusukan di jalan protokol Sudirman-Thamrin menemui tuna wisma yang ada di sana.
Tujuan Risma melakukan blusukan ke sejumlah tempat itu dimaksudkannya untuk memotret permasalahan sosial dari dekat, yang aktual dan faktual. Sehinggga kemudian diketahui permasalahan yang memiliki urgensi untuk segera ditangani.
Aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma, dengan demikian merupakan hal yang baik dan posisitif. Akan tetapi selalu ada banyak perspektif  tentang suatu hal, termasuk terhadap aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma. Apalagi Risma merupakan  seorang politikus.
Gerak-gerik seorang politikus seperti Risma tentu tidak dipandang atau dinilai sebagai sesuatu yang "bebas nilai", sesuatu yang netral dan objektif. Aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dianggap oleh sebagian pihak sebagai aksi politis demi kepentingan politik.
Ada pihak yang berpendapat bahwa aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma sebagai aksi pencitraan demi menuju kursi DKI 1 atau RI 1, misalnya. Ada juga yang menilai aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma bertujuan untuk menjatuhkan citra gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu tak sedikit pula pihak yang menyebut aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma sebagai aksi lebay, norak, dan lain-lain.
Pandangan dan penilaian yang kontra bukanlah hal yang  aneh dalam politik. Bahkan  jika Mensos Risma tidak melakukan blusukan, tidak melakukan aksi apa pun, pandangan atau penilaian yang kontra tidak dijamin akan tidak ada.
Berbagai pandangan atau penilaian yang kontra terhadap apa yang dilakukan Mensos Risma sesungguhnya bisa hilang jika Risma bisa meng-counter-nya dengan melakukan apa yang dipersoalkan oleh pihak-pihak yang kontra itu. Misalnya ada yang mempersoalkan Risma untuk tidak hanya fokus blusukan di Jakarta, sebab Risma  bukan Mensos DKI tapi Mensos RI.
Artinya pihak yang mempersoalkan Risma blusukan hanya di Jakarta menginginkan pula Risma untuk blusukan di daerah lain di luar Jakarta. Risma dalam hal ini tentu harus membuat schedule untuk blusukan ke daerah lain yang rawan masalah sosial sesegera mungkin. Risma harus pula memotret dan memetakan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di daerah lain selain Jakarta.
Mungkin minggu ini Risma bisa blusukan ke daerah Jawa Barat, minggu besoknya ke Jawa Tengah, minggu lusanya mungkin ke daerah Sumatera, Kalimantan, atau bahkan mungkin ke daerah Papua. Kalau pun Risma tidak bisa melakukan blusukan ke semua daerah Provinsi yang ada di Indonesia karena terkendala waktu misalnya, paling tidak, Risma bisa mengambil beberapa daerah sebagai sampel untuk aksi blusukannya.
Bisa saja Risma mengambil sampel daerah provinsi dengan kategori Jawa-luar Jawa, maju, sedang, atau kategori daerah terpencil. Bisa juga Risma mengambil sampel daerah provinsi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk.
