Hari senin tanggal 14 September 2020 kemarin, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi kembali menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) total sebagaimana awal adanya wabah Covid-19 bulan Maret lalu. Kebijakan Anies Baswedan tersebut menuai tentangan dari banyak pihak, terutama para pengusaha yang khawatir dan merasa terancam akan hilangnya pendapatan mereka.Â
Tak hanya para pengusaha, beberapa orang menteri dan beberapa orang yang ada di lingkaran pemerintahan presiden Jokowi pun melakukan hal yang sama. Mereka menentang Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB total.
Sebetulnya agak aneh juga apa yang dilakukan oleh beberapa orang menteri dan beberapa orang yang ada di lingkaran pemerintahan presiden Jokowi itu. Sebab Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB adalah karena beberapa alasan objektif. Yaitu terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di Jakarta, tingkat kematian yang tinggi, dan tempat isolasi dan ICU khusus Covid-19 yang sudah over capacity.
Artinya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan merupakan sebuah upaya, sebuah ikhtiar agar wabah Covid-19 tidak semakin merajalela. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Anies Baswedan hanya PSBB. Upaya lain selain PSBB seperti lock down misalnya, tentu tak mungkin dilakukan karena tak akan mendapat restu dari pemerintah pusat.
Situasi sekarang ini mungkin akan sedikit berbeda, jika saja wakil presiden saat ini masih JK (Jusuf Kalla). Anies Baswedan tidak akan banyak mendapat tentangan dan "serangan" dari beberapa pihak yang ada di lingkaran istana.
Hal tersebut dikarenakan JK memiliki pemikiran dan pendapat yang tak jauh berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Anies Baswedan. JK pun mendukung penuh penerapan PSBB yang dilakukan oleh Anies Baswedan.
Sebagaimana dilansir kompas.com (13/09), JK menyebut penerapan PSBB merupakan suatu keharusan. Menurutnya tindakan tegas harus diambil untuk mencegah penyebaran terus terjadi agar situasi tidak menjadi lebih berbahaya.
JK berpandangan bahwa hal utama yang perlu ditangani terlebih dahulu dalam pandemi saat ini adalah virus corona itu sendiri, setelah itu baru menangani ekonomi. Menurutnya, ketika sebab utamanya hilang, maka ekonomi akan lancar lagi.
JK dalam hal ini ternyata lebih faham dan lebih care dengan keselamatan dan kesehatan warga masyarakat. Padahal Jusuf Kalla bukan seorang ahli kesehatan, tapi lebih cenderung sebagai seorang ahli ekonomi karena beliau merupakan seorang pengusaha sukses.
Seandainya JK saat ini adalah wakil presiden sangat mungkin pula konsep penanganan wabah Covid-19 akan lebih jelas dan terarah. Bukan tidak mungkin pula seandainya JK saat ini adalah wakil presiden, wabah covid-19 akan lebih cepat diatasi.
Sayangnya JK saat ini bukan seorang wakil presiden lagi. JK "hanya" seorang Ketua Umum PMI (Palang Merah Indonesia) yang tidak memiliki kapasitas dalam hal penanganan wabah covid-19 sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seorang wakil presiden.
