Reshuffle Kabinet, Antara Hak Prerogatif Presiden dan Kepentingan Rakyat

Akan tetapi  jika prediksi Karyono meleset, berarti apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno benar-benar menjadi "oase di gurun pasir" bagi para  menteri  yang ramai dibicarakan akan terkena reshuffle. 

Hanya saja jika reshuffle sungguh-sunggguh tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka aksi kekesalan dan kemarahan yang diperlihatkan Presiden Jokowi pada dua kali rapat dengan para menteri sebagai para pembantunya itu menjadi tidak bermakna. Tudingan sebagian pihak yang menyebut kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi sebagai acting, setting an, atau drama saja bisa menjadi benar adanya.

Dalam hal ini  Presiden Jokowi  harus benar-benar berpikir untuk  kepentingan  rakyat. Kalau memang sebagian pembantunya itu kurang bisa bekerja secara maksimal, lebih baik untuk diganti saja dengan mereka yang memiliki  kemampuan lebih baik. Presiden tidak perlu terus mempertahankan  mereka yang kurang bisa bekerja karena hal itu  akan merugikan rakyat.

Presiden jangan terlalu mengedepankan rasa sungkan dan rasa tidak enak hati dengan partai politik jika harus melakukan reshuffle kabinet. Walaupun tentu saja bukan berarti pula presiden boleh mengabaikan partai politik. Dalam hal ini presiden perlu melakukan komunikasi yang baik dengan partai politik pengusung dirinya terkait rencana reshuffle kabinet.

Presiden juga harus membuktikan dugaan sebagian pihak yang menyebut ada  beberapa  menteri yang memiliki kedekatan khusus, sehingga walau pun berkinerja kurang maksimal sekali pun tidak akan diganti, sebagai hal tidak benar. Seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto misalnya. Ia disebut-sebut sebagai menteri kesayangan Presiden Jokowi.  

Orang-orang terbaik yang memiliki kemampuan lebih dari para menteri yang saat ini dianggap kurang bisa bekerja secara maksimal, pasti selalu ada. Baik mereka yang  berasal dari partai politik maupun dari luar partai politik.  

Presiden Jokowi bisa memilih mereka untuk menggantikan para menteri yang saat ini dianggap kurang bisa bekerja secara maksimal. Hal itu perlu dilakukan demi untuk kepentingan rakyat.

Rakyat butuh pelayanan yang lebih baik dari para peyelenggara negara. Sementara jika sebagian penyelenggara negara itu tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, tentu  sebuah kerugian bagi rakyat.

Dengan demikian reshuffle kabinet berada diantara hak prerogatif presiden sendiri dan kepentingan rakyat. Presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya itu demi untuk kepentingan rakyat. Sebab dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya.