Kepala Daerah Harus Komitmen Berantas Radikalisme

Pekan kemarin, sebuah bom meledak di Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bom tersebut rencananya akan diledakaan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS), pada saat pilkada serentak. Entah kenapa niat tersebut tidak jadi diledakkan. 

Dan diduga, bom dengan daya ledak rendah itu dibuat mainan oleh anaknya, yang kemudian meledak. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut. Namun anak pelaku mengalami luka akibat ledakan. Sementara sang ayah kabur dan hingga saat ini belum ditangkap. Dengan adanya peristiwa ledakan tersebut, menunjukkan bahwa bibit radikalisme dan terorisme masih belum sepenuhnya hilang di Indonesia.

Persoalan radikalisme dan terorisme memang ibarat sepasang mata uang yang tak terpisahkan. Akar dari terorisme adalah radikalisme. Sementara akar dari radikalisme adalah intoleransi. Sementara, berbagai penelitian dan survey, angka toleransi dikalangan anak muda di beberapa kota mengalami penurunan. Sementara intoleransinya terus meningkat, seiring maraknya provokasi radikalisme di dunia maya. Paham intoleransi yang disebarkan di dunia maya, sengaja dimunculkan untuk menyasar kelompok anak muda. Dan banyak pelaku teror mengaku terpapar radikalisme melalui media sosial. Jika sudah demikian, apakah kita hanya diam melihat generasi penurus menjadi korban?                                                                                                                                

Baru saja, 171 daerah menggelar pilkada serentak. Para pemimpin yang akan terpilih pun sudah mulai terlihat, meski hasil hitungan dari KPU belum final. Dengan adanya ancaman diatas, setelah dilantik menjadi kepala daerah secara resmi, para bupati, walikota dan gubernur harus langsung tancap gas untuk menekan penyebaran bibit radikalisme. Yang dimaksud bibit radikalisme ini adalah, perasaan merasa paling benar sendiri, orang yang berbeda keyakinan dengan kelompoknya dianggap salah, orang yang berbeda pandangan dianggap tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Sementara jihad selalu dimaknai dengan jalan-jalan kekerasan. Mereka juga cenderung eksklusif, tidak mau interaksi dengan masyarakat dengan keyakinan yang berbeda.

Mereka semua harus disadarkan. Para pemimpin terpilih, harus mencari formula baru untuk menyadarkan para generasi penerus tersebut, namun tetap dengan cara-cara yang benar. Biar bagaimanapun juga, para penganut aliran radikalisme yang kemudian bergabung dengan jaringan teroris pada dasarnya juga merupakan korban. Dan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, juga harus menyembuhkan mereka yang sudah terpapar tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita dorong semua pihak untuk tetap menebarkan pesan damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Pemimpin terpilih harus memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Segala ucapan dan perilakunya harus menyejukkan. Tidak boleh saling serang, apalagi menyalahkan. 

Masyarakat harus didorong untuk terus menguatkan literasi, agar tidak mudah terprovokasi dengan ujaran kebencian dan berita bohong. Dan yang tak kalah penting, pemimpin  harus bisa merangkul semua keberagaman yang ada disekitarnya. Bupati, walikota dan gubernur harus menjadi pemimpin untuk semua. Karena untuk semua, maka segala kebijakan yang dikeluargakan harus bisa bermuanfaat untuk semuanya. Termasuk untuk terus berkomitmen memberantas radikalisme dan terorisme.