Jika di zaman Orde Lama, Mantan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diberi gelar sebagai Bapak Proklamasi Indonesia, karena Soekarno dan Muhammad Hatta pelaku sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian kedua tokoh ini membacakan teks proklamasi, sebagai pertanda bahwa Indonesia telah merdeka lepas dari penjajahan.
Kemudian di zaman Orde Baru, Mantan Presiden Soeharto diberi gelar sebagai bapak pembangunan Indonesia. Gelar itu disematkan kepada Soeharto, melihat dari jerih payahnya Soeharto membangun Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
Di era reformasi, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) juga mendapat gelar sebagai bapak Demokrasi Indonesia, dan juga sebagai guru bangsa. Kedua gelar ini diberikan oleh bangsa Indonesia, ketika melihat sepak terjang Gusdur dalam memimpin Indonesia. Dizaman Gusdur demokrasi Indonesia tumbuh dan berkembang secara meluas sampai saat ini. Kemudian ucapan ucapan Gusdur tentang demokrasi yang banyak mengilhami dan memberikan pelajaran tentang berbangsa dan bernegara bagi para pemimpin dan bangsa Indonesia, sehingga ia juga diberi gelar sebagai Guru Bangsa.
Setelah Gusdur, tidak ada lagi gelar yang diberikan kepada pemimpin Negara ini, mulai dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sampai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih menjalani tugas sebagai presiden.
Namun dalam pemberian gelar kepada para pemimpin bangsa, tidaklah hanya berhenti sampai disitu. Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu kewaktu, pemberian gelar kepada pemimpin bangsa tetap akan terjadi.
Kini muncul tokoh baru yang layak untuk diberi gelar sebagai Bapak Pemersatu bangsa, gelar tersebut layak untuk disematkan kepada Setya Novanto yang lebih akrap dipanggil dengan sebutan Setnov, Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Setnov sebagai seorang pejabat tinggi Negara, melalui kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tandan Penduduk elektronik (e-KTP), telah berhasil mempersatukan bangsa ini baik melalui cara pandang terhadap kasus yang membelitnya, dan juga memberikan joke joke segar yang membuat bangsa ini dapat tertawa ngakak sepuasnya.
Bila dibanding dengan kasus Surat Al-Maidah (51) yang menjerat mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau yang lazim dipanggil Ahok, bangsa ini nyaris terpecah belah, walaupun tidak sempat hancur berantakan. Perpecahan terjadi dalam kasus Ahok adalah sebagai bukti bahwa bangsa ini tidak sependapat dan terkotak kotak dalam menanggapi kasus Ahok.
Sebahagian dari bangsa ini mendukung proses hukum yang diterapkan kepada Ahok, dan sebahagian lagi menolak dan protes atas kasus yang ditimpakan kepada Ahok. Saling unjuk rasa untuk melakukan pendukungan terhadap yang setuju dan begitu juga yang menentang. Pro dan kontra terhadap kasus Ahokpun berakhir setelah hakim menjatuhkan ponis dua tahun penjara kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Balada Cinta Riziek, yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziek Shihab dengan Firza Husien. Keduanya ditengarai melakukan percakapan dengan konten porno melalui alat telekomunikasi telefhon selular. Kasus ini berujung dengan ditetapkannya keduanya sebagai tersangka. Dan kemudian kepergian Habib Riziek kenegara Arab Saudi yang sampai saat ini belum kembali.
Dalam kasus balada Cinta Riziek inipun cara pandang bangsa ini dalam menyikapinya juga berbeda beda. Ada yang pro mengatakan bahwa Balada Cinta Riziek adalah rekayasa untuk menjatuhkan reputasi Imam besar FPI itu. Dan bagi yang kontra sudah pasti menuduh jika Balada Cinta Riziek itu bukan rekayasa tapi melainkan adalah kasus yang benar benar terjadi. Jika itu rekayasa kata sebagaian yang kontra kenapa Habib Riziek menghindari pemanggilan pihak Polri, kepergian Rizeik keluar negeri adalah membuktikan kebenaran dari kasus Balada Cinta Riziek, Riziek menghindar dari proses hukum dalam kasus itu.
