Masa kerja Panitia Khusus Hak Angket  (Pansus) Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) telah berakhir pada 28/9/2017. Akan tetapi Pansus Hak Angket KPK di DPR RI, masa kerjanya kembali diperpanjang. Perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK itu banyak menuwai kontraversi.
Namun hanya Pihak PAN yang nampaknya akan menarik diri dari keanggotaan Pansus Hak Angket itu, selebihnya PDIP, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, PBB, akan tetap menjadi motor penggerak Pansus Hak Angket KPK, Â Sedangkan PAN yang semula bergabung didalam Partai Koalisi pendukung Pansus Hak Angket, menolak masa kerja Pansus diperpanjang. Termasuk PKS Partai Gerindra, Partai Demokrat, juga menolak masa kerja Pansus diperpanjang.
      Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Presiden Gusdur, Mahfud MD, melontarkan komentarnya, bahwa didalam Undang-Undang MD3 (MPR/DPD/DPR/ tidak dilarang masa kerja Pansus diperpanjang, namun juga tidak diatur, masa kerja Pansus boleh diperpanjang.
      Hanya didalam Undang Undang itu disebutkan Pansus memiliki  60 hari masa kerjanya, kemudian melaporkan hasilnya. Didalam UU itu tidak disebutkan adanya larangan untuk memperpanjang masa kerja Pansus, dan tidak terdapat juga klausal diperpanjang itu boleh. Karena Pansus adalah ranah politik bagi DPR.  Jadi menurut Mahfud tidak ada satu kekuatanpun yang bisa melarang DPR untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang masa kerja Pansus Hak Angket KPK. Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dikomplek  Parlemen DPR RI Jakarta 27/9/2017. Seperti yang diberitakan oleh Kompas.co.
      Yang menariknya,  apa yang dikatakan oleh  Mahfud persoalan masa kerja Pansus yang diperpanjang itu tidak perlu untuk diperdebatkan, sebab, nantinya cukup disikapi secara politik hasil Pansus tersebut, karena ini politik jadi kita harus memahaminya secara politik, Bagi seorang Mahfud MD memandang Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh DPR hanyalah sebuah dagelan. Hari ini kerja Pansus Hak Angket KPK itu berakhir, dan hari ini juga diperpanjang. Toh nanti produknya juga bisa disikapi secara politik bahwa itu tidak ada gunanya, itu sampah saja. Ucap Mahfud.
      Jika Mahfud telah mengatakan bahwa hasil yang ditemukan oleh Pansus Hak Angket KPK, tentang adanya norman norma hukum yang dilanggar oleh KPK, adalah hanya sampah semata, lalu apa sebenarnya yang dicari oleh DPR RI, dengan membentuk Pansus Hak Angket KPK. Kerja Pansus Hak Angket KPK itu ternyata adalah sia sia. Karena hasilnya dianggap sampah.
      Mungkin karena sampah, makanya KPK tidak mau untuk memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK di DPR RI. Untuk menghadiri rapat kerja dengan Pansus,  Karena KPK menganggap bahwa  pemanggilan Pansus Hak Angket KPK sudah masuk kedalam ranah politik, bukan kedalam ranah hukum. Makanya KPK menolak untuk dipanggil oleh Pansus Hak Angket KPK.
      Tetapi terhadap Komisi III DPR RI, KPK telah dua kali menghadiri dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Pemanggilan Komisi III DPR terhadap KPK, memang adalah wewenang mereka, dan KPK juga merasa perlu untuk menghadiri panggilan Komisi III DPR, karena mereka adalah mitra kerja dari KPK.
      Banyak hal yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket KPK, untuk menyerang KPK, mulai dari adanya wacana untuk membekukan KPK, sampai kepada tudingan bahwa Ketua KPK Agus Raharjo diduga terlibat korupsi, dan lain sebagainya.  Tapi anehnya dari tuduhan tuduhan yang disampaikan oleh Pansus Hak Angket KPK, terhadap KPK, sampai sejauh ini belum bisa dibuktikan oleh Pansus Hak Angket  KPK.
      Pansus Hak Angket KPK, tampaknya bagaikan kehilangan akal, untuk mengakali KPK agar menghadiri panggilan Pansus. Dan KPK sendiri, didalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, tetap bersikukuh bahwa mereka tidak akan menghadiri panggilan Pansus Hak Angket KPK, karena Pansus Hak Angket KPK bukan lagi masuk kedalam ranah hukum, tapi melainkan sudah memasuki ranah Politik.
      Loude M.Syarif, salah satu Komisioner KPK, dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR, mengatakan, bahwa KPK tetap punya pendirian, sejauh Pansus Hak Angket KPK, masih mamainkan Politik dalam pemanggilan KPK, KPK tidak akan pernah menghadiri pemanggilan Pansus Hak Angket KPK.
