Mohon tunggu...
Willy wijaya
Willy wijaya Mohon Tunggu...

Tidak ada yang spesial dalam diri ini. Yang ada hanyalah keinginan menggali ilmu dan membuka wawasan.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Diskriminasi Perempuan Tionghoa: Diskriminasi dalam Diskriminasi?!

25 Januari 2010   15:47 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:16 1969 0 0 Mohon Tunggu...

Sudah sejak dahulu kaum perempuan selalu didiskriminasikan. Kebanyakan dari peradaban besar dunia di zaman kuno menganggap perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Kaum perempuan selalu dianggap lemah dan tidak berharga. Untungnya tidak semua perabadan menganggap bahwa kaum hawa tidak berharga. Sebelum kedatangan bangsa Arya, perempuan di India sangat dihormati. Namun seiring dengan kedatangan bangsa Arya ke India, lama-kelamaan posisi perempuan semakin direndahkan.

Begitu pula yang terjadi di Tiongkok(China). Pada awalnya kaum perempuan sangat dihormati, bahkan memainkan peranan yang cukup penting. Namun kedudukan wanita menjadi merosot ketika dinasti Sung (960—1279). Kala itu ucapan yang terkenal adalah bahwa perempuan tergantung pada tiga kepatuhan: sebelum menikah patuh pada orang tua(ayah), setelah menikah harus patuh pada suami, dan kalau janda patuh pada anak laki-lakinya. Konsep seperti ini tidak asli dari Tiongkok, namun dipengaruhi kebudayaan India.

Perempuan Tiongkok sejak masih anak-anak sudah menderita. Di keluarga miskin, gadis-gadis mungkin dijual sebagai budak. Menginjak usia remaja, mereka harus menderita karena kakinya diikat demi kecantikan sesuai konsep waktu itu. Tradisi ikat kaki telah berlangsung sejak dinasti Sung dan berlangsung hingga awal abad-20. Sejak usia sekitar lima tahun, kaki para perempuan telah mulai diikat. Pertumbuhan kakinya dihambat sehingga hanya berukuran 10-13 sentimeter ketika dewasa.

Setelah dewasa para perempuan ini harus patuh pada ayahnya. Menikah sesuai pilihan ayahnya. Setelah menikah, penderitaan mereka pun tidak berkurang. Jika anak yang dilahirkan bukan laki-laki, seringkali akan diremehkan karena tidak berhasil menjaga garis keturunan keluarga suami.

Masuknya Orang-orang Tionghoa ke Indonesia

Perdagangan antara Tiongkok dengan Indonesia telah terjalin sejak awal-awal abad Masehi. Mungkin kala itu hanya sedikit orang Tionghoa yang menetap di Indonesia. Arus perpindahan orang Tionghoa ke Indonesia yang cukup besar terjadi beberapa kali. Pada dinasti Ming(1368-1644) dan Ching(1644-1911) terjadi arus imigrasi orang-orang Tionghoa ke Indonesia. Perpindahan tersebut disebabkan karena keadaan Tiongkok yang kacau pada waktu itu. Kemiskinan, kepadatan dan penderitaan mendorong arus perpindahan. Mungkin juga didorong oleh kebutuhan akan tenaga kerja (zaman kolonialisasi).

Orang Tionghoa dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok. Tionghoa peranakan adalah orang-orang tiongkok yang sudah berbaur dengan orang-orang pribumi. Biasanya garis keturunan mereka sudah lebih dari empat generasi. Bahkan mungkin ada yang sudah lebih dari sepuluh generasi. Tionghoa peranakan sudah lama tinggal di Indonesia. Kebanyakan orang Tiongkok yang menetap di Indonesia sebelum abad-20 adalah para pria. Mereka bekerja di Indonesia dan mempunyai istri orang pribumi, sehingga lama-kelamaan mereka berbaur dengan orang-orang pribumi. Merekalah yang dinamakan Tionghoa peranakan.

Lain halnya dengan Tionghoa totok. Mereka baru satu dua generasi di Indonesia dan tidak berbaur dengan masyarakat pribumi. Mereka umumnya masih berbahasa Tionghoa dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang Tiongkok yang datang belakangan (akhir abad-19 sampai awal abad-20) inilah yang dinamakan Tionghoa totok.

Perempuan Tionghoa Indonesia sebelum kemerdekaan

Kondisi perempuan Tionghoa di Indonesia cukup beragam—heterogen. Perempuan Tionghoa peranakan ternyata tidak semenderita perempuan Tionghoa yang berada di Tiongkok. Mereka yang lahir di Indonesia lolos dari penderitaan ikat kaki. Perempuan Tionghoa yang peranakan juga dihargai, bahkan di beberapa tempat status perempuan Tionghoa dianggap lebih tinggi oleh keluarga peranakan Tionghoa. Seperti yang terjadi di Madura dan Jawa Barat. Pernikahan pun dilangsungkan di rumah orang tua pengantin perempuan. Hal itu mungkin disebabkan pengaruh kebudayaan setempat yang bergaris keturunan dari ibu.

Akan tetapi, pada umumnya kaum perempuan Tionghoa masih dianggap lebih rendah daripada kaum pria. Gadis-gadis Tionghoa tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan, sehingga umumnya mereka buta huruf. Memang ada beberapa perempuan yang beruntung yang memperoleh pendidikan di sekolah. Namun, itu pun hanya sampai usia remaja. Mereka disiapkan untuk menikah. Biasanya mereka hanya diajari belajar memasak dan mengurus rumah tangga. Mereka dididik demikian sehingga tidak mempermalukan martabat keluarganya.

Perempuan Tionghoa tidak dapat memilih suaminya sendiri. Ia bahkan tidak bisa menolak pilihan ayahnya. Perempuan Tionghoa juga tidak mengenal (berjumpa) dengan calon suaminya. Biasanya pernikahan tersebut dilatarbelakangi kepentingan bisnis. Kasus Queeny Chang contohnya. Ia terpaksa menikah dengan seorang laki-laki kaya bermarga Lim dari Fujian[1]. Setelah menikah, ia pun masih sering dihina karena kakinya yang besar[2]. Seorang perempuan Tionghoa juga harus membuktikan keperawanannya kepada mertuanya. Sedangkan kaum laki-laki Tionghoa tidak perlu membuktikan bahwa ia mempunyai hubungandengan perempuan lain.

Salah satu contoh perempuan Tionghoa yang gigih berjuang bagi kaumnya adalah Ny. Lie. Namanya adalah Auw Tjoei Lan. Dilahirkan tahun 1889 di Majalengka (dekat Cirebon). Ia termasuk salah satu perempuan Tionghoa yang beruntung yang mengenyam pendidikan. Ia mendirikan organisasi “Ati Soetji”, sebuah organisasi yang menampung perempuan-perempuan yang terpaksa jadi pelacur. Ia juga mendirikan rumah yatim piatu berkat bantuan dan dorongan istri Gubernur General pada waktu itu—1914. Berbagai penderitaan juga telah ia lewati dalam usaha penyelamatan perempuan-perempuan.

Perempuan Tionghoa Indonesia setelah kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak di buka sekolah-sekolah dan Universitas. Pada awal 1960-an terjadi penjatahan bagi golongan Tionghoa yang hendak melanjutkan bangku kuliah. Hingga akhirnya pada tahun 1966 banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh golongan Tionghoa ditutup oleh pemerintah. Pemerintahan Soeharto berupaya mengasimilasi orang Tionghoa dan pribumi[3].

Perempuan di masa pemerintahan Soeharto tidak semenderita perempuan generasi sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan isu persamaan gender yang mulai mempengaruhi generasi akhir abad ke-20. Perempuan-perempuan Indonesia (semua suku) mulai dianggap setara dengan kaum laki-lakinya. Dampak itu juga berpengaruh terhadap perempuan Tionghoa. Banyak yang sudah berpendidikan tinggi. Kaum laki-laki tionghoa pun pada umumnya sudah menerima kesetaraan gender ini.

Walaupun demikian, diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa pada rezim Orde baru ini berpengaruh terhadap perempuan-perempuan Tionghoa. Secara psikologis banyak keturunan Tionghoa yang merasa terhina[4]. Dampaknya juga secara tidak langsung mengimbas kaum perempuannya. Satu contoh ketidakadilan terhadap keturunan Tionghoa ini adalah sulitnya untuk masuk dalam politik[5].

Secara umum, diskriminasi terhadap perempuan Tionghoa pada masa Orde baru ini sama dengan diskriminasi terhadap kaum laki-lakinya. Namun, tentu saja pada kenyataannya masih saja ada perempuan yang didiskriminasikan oleh keluarganya juga. Hal ini dikarenakan tradisi garis keturunan ayah masih berlaku sampai saat ini. Walaupun demikian, bentuk diskriminasinya tidak sekejam generasi terdahulunya.

Hal yang paling menakutkan bagi golongan Tionghoa, khususnya kaum perempuannya adalah kerusuhan Mei 1998. Dampak dari kerusuhan tersebut adalah ketakutan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin sisa traumanya masih ada hingga saat ini. Keturunan Tionghoa dilanda ketakutan karena mereka menjadi serangan massa. Bahkan banyak perempuan-perempuan Tionghoa yang diperkosa atau mengalami pelecehan seksual[6]. Perempuan Tionghoa yang tidak mengalami pelecehan seksual secara langsung juga menjadi sangat takut.

Kesimpulan

Bentuk diskriminasi perempuan Tionghoa;

Sebelum kemerdekaan :

ØDalam hal pernikahan tidak boleh memilih suami

ØUmumnya tidak mendapat kesempatan bersekolah

ØStatus di keluarga Tionghoa umumnya di bawah pria

Setelah kemerdekaan :

ØBentuk diskriminasinya sama dengan yang dialami kaum laki-laki Tionghoa

ØMasih ada perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam suatu keluarga Tionghoa

Sebenarnya status perempuan Tionghoa atau perempuan pada umumnya di penghujung abad-20 ini sudah dianggap setara dengan kaum laki-lakinya. Memang pada beberapa tempat mungkin saja masih perlakuan tidak adil terhadap mereka.

Perempuan Tionghoa di Indonesia memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan kebebasannya. Ketika abad modern telah mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, perempuan-perempuan umunya telah mendapatkan kesetaraan ini. begitu pula dengan perempuan Tionghoa. Namun, sangat disayangkan kerusuhan 13-15 Mei 1998 memori lembaran sejarah akan lemahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat Tionghoa tradisional.







[1] Salah satu provinsi di bagian Tiongkok Selatan





[2] Tradisi mengikat kaki sudah tidak berlaku lagi bagi orang Tionghoa yang menetap di Indonesia.





[3] Pada tahun 1968-1975 sekolah-sekolah yang ‘berbau’ Tiongkok ditutup. Bentuk diskriminasi juga terjadi ketika diberlakukan ganti nama bagi nama yang ‘berbau’ Tiongkok, nomor KTP yang dibedakan, dan semua hal yang ‘berbau’ Tiongkok harus dihilangkan ( sekolah, Imlek, barongsai, bahasa Tionghoa, agama Konghucu). Dan diperparah dengan pemberlakuan istilah Cina sebagai ganti kata Tionghoa. Dan memang selama rezim Soeharto, diyakini adanya permainan politik untuk mengkambinghitamkan golongan Tionghoa.





[4] Di rezim orde baru inilah kebencian-kebencian terhadap keturunan Tionghoa dipupuk. Banyak yang menganggap bahwa keturunan Tionghoa semuanya bukan Nasionalis sejati, perekonomian dikuasai oleh golongan Tionghoa ini (artinya semua orang Tionghoa kaya-kaya). Dan bahkan segelintir orang memanfaatkan perbedaan suku, agama, tingkat ekonomi untuk menumbuhkan rasa saling benci.





[5] Hanya segelintir konglomerat Tionghoa yang ‘bermain’ di belakang mendukung rezim Soeharto. Mereka tidak diperbolehkan berpolitik secara langsung.





[6] Jumlahnya diperkirakan puluhan hingga ratusan perempuan yang mengalami pelecehan seksual.

Oleh: Willy Yandi Wijaya




VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x