Etika Politik Diatas Pragmatisme: Partai Demokrat Tidak Benar "Sering ke Istana"

Waketum DPP PD -Willem Wandik S.Sos - Menjelang perhelatan Pemilu akbar di tahun 2024 mendatang, Demokrasi di Indonesia tengah mengalami ujian besar, sebab peluit pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini, baru saja "hendak dimulai", yang diawali dengan tahap awal pendaftaran para calon legislator yang mendaftar melalui Partai Politik ke penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU), isu isu ikut campurnya kekuasaan negara yang diwakili oleh Pemegang mandat Kekuasaan tertinggi di Republik ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, sudah menerangkan kepada publik melalui saluran pemberitaan media nasional, bahwa Presiden akan terlibat aktif menentukan suksesi Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Kalimat yang disadur dalam berbagai tajuk media, menerangkan bahwa Presiden Jokowi tetap akan cawe cawe pada pemilu 2024 mendatang.. 

Padahal seperti yang kita ketahui, berdasarkan perintah konstitusi Pasal 22E ayat 1 UDD 1945 disebutkan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". 

UUD 1945 memberikan guideline yang terang benderang, untuk penyelenggaraan pemilu nasional yang harus diselenggarakan secara langsung (rakyat memilih calonnya sendiri, bukan ditentukan oleh KEPUTUSAN OLIGARKI partai politik ansich), berlangsung bebas, rahasia, jujur dan adil (tidak mengizinkan instrumen kekuasaan untuk terlibat mengintervensi salah satu kekuatan politik tertentu), karena sifat dari negara itu sendiri menurut (Roger F. Soltau) sebagai suatu alat atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat/publik, atau menurut (Hans Kelsen) negara memiliki daya paksa, serta menurut (Thomas Hobbes) negara sebagai alat keamanan dan perlindungan.. 

Ditengah tengah "deklarasi sikap cawe cawean Presiden Jokowi" dalam pemilu 2024 tersebut, setali tiga uang, Lembaga Mahkamah Konstitusi pun ditengarai sedang menyiapkan draft putusan yang nantinya akan merubah sistem pemilu nasional (yang kembali pada sistem pemilihan partai politik saja, menghilangkan hak rakyat untuk memilih calonnya sendiri untuk mewakili hak konstitusional mereka dalam lembaga lembaga politik negara (sebut saja Parlemen).. 

Sikap terang -terangan ini justru menunjukkan bahwa Demokrasi di Indonesia sedang sakit parah, dan setiap instrumen pergerakan politik yang masih memiliki nalar yang sehat, untuk berani mengatakan "TIDAK" pada upaya penyalahgunaan lembaga-lembaga kekuasaan yang sejak awal diperjuangkan oleh para pendiri bangsa "founding parents" dan konsensus rakyat untuk benar benar mempertahankan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi etika politik bernegara dan juga keberlangsungan demokrasi bagi generasi Indonesia dimasa mendatang.. 

Para perusak demokrasi ini berusaha terus menerus mengusik Partai Demokrat dengan upaya mendiskreditkan perjuangan yang mengusung "Anies Baswedan" sebagai calon presiden dengan upaya terselubung melalui PK di Mahkamah Agung, dan terakhir menyebarkan narasi bahwa Partai Demokrat berusaha mencari suaka politik ke Istana, yang semuanya itu tidaklah memiliki kebenaran sama sekali..

Partai Demokrat pernah menjadi penguasa selama 10 tahun, dan menunjukkan ketaatannya pada upaya merawat Demokrasi dan berhasil menghantarkan suksesi yang adil /tidak memihak pada Pemilu yang dimenangkan oleh Presiden Jokowi di Tahun 2014 silam (9 tahun yang lalu).. 

Sebagai representasi rakyat yang mewakili Dapil Papua, kami pun menghimbau kepada kekuasaan istana untuk tidak menggangu suksesi pemilu yang tengah disiapkan oleh Partai Demokrat bersama koalisi perubahan, termasuk menerangkan hal hal yang sejatinya bukanlah fakta yang sebenarnya terjadi.. 

Terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menerangkan bahwa "Partai Demokrat sering ke Istana" dapat diterangkan oleh Saudara Sekjen DPP PD Mas Teuku Riefky Harsya, seperti kutipan Press Release dibawah ini: 

Respons Partai Demokrat
terhadap Pernyataan Presiden Joko Widodo