Paripurna DPR: Ilusi Target Pertumbuhan Ekonomi 2021

Oleh: Willem Wandik S.Sos (Kapoksi Komisi V FPD DPR RI)

Dalam sidang paripurna hari ini, Senin 15 Juni 2020, Pemerintah hadir di DPR untuk mendengarkan tanggapan pandangan Fraksi-Fraksi atas penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RAPBN 2021.. 

Kerangka Ekonomi Makro (KEM) yang ditetapkan Pemerintah di Tahun 2021 mendatang, menyebutkan "Target/harapan" Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 4,5% - 5%.. tentunya angka ini cukup membingungkan, terkesan Pemerintah menetapkan target yang terlampau "over optimistik", yang justru dikhawatirkan, akan melemahkan "mitigasi" perekonomian nasional, karena pemerintah tidak siap dengan skenario capaian target pertumbuhan ekonomi yang justru mengarah ke angka negatif..

Sebagai catatan, status update pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada diangka 2,97% (catatan Trading Economic), yang kemudian di prediksi menjelang akhir Quartal ke 3, nilai pertumbuhan Indonesia "Year on Year" (tahun ke tahun) justru negatif -1,2%.. sekali lagi ini prediksi Trading Economic..

Bandingkan dengan raksasa ekonomi China yang saat ini memiliki pertumbuhan negatif - 6,8%..

Tentunya, kita semua bertanya, variabel apa yang disiapkan oleh Pemerintah, untuk "membakar" lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga begitu optimistik di angka paling maksimal 5% itu?..

Jika membaca tema kebijakan fiskal 2021, kita mendapatkan dua "kata kunci" penting yang ditawarkan oleh Pemerintah, pertama, pemulihan ekonomi dan kedua penguatan reformasi..

Disana dijabarkan rencana pemulihan industri, pariwisata, investasi, dll.. Membaca skenario pemulihan ekonomi versi Pemerintah, apakah tim ekonomi Pemerintah begitu yakin, jika di tahun 2021 - dunia industri akan bangkit ditengah masih melemahnya permintaan konsumsi di masyarakat, yang berbanding linier dengan tingginya angka pengangguran di Indonesia (diperburuk PHK massal disepanjang Pandemi)? 

Apakah pemerintah yakin Pariwisata akan bangkit, ditengah pembatasan wisatawan domestik dan mancanegara serta "efektivitas" adaptasi perilaku masyarakat terhadap era new normal? 

Jangan sampai blunder di awal awal pandemi Covid 19, yang diabaikan oleh Pemerintah, yang justru memberikan "paket diskon" tiket akomodasi ke destinasi wisata di Indonesia - dalam rangka mengejar devisa negara (foreign money) yang justru mengorbankan perekonomian rakyat yang saat ini justru menderita akibat "kesalahan" pemerintah mencegah "impor kasus" dari negara yang mengalami pandemi..

Saat ini, apa formula yang ditawarkan oleh Pemerintah, dalam menghadapi pandemi, dan era new normal (normal baru) terhadap kegiatan Industri, pariwisata dan investasi?.. kami belum mendapatkan gambaran detail menyangkut hal ini dari pemerintah..