Sertifikasi Guru: Merugikan atau Menguntungkan?

Sungguh saya sangat kecewa. Ketika saya mendapatkan kabar bahwa berkas fortofolio saya hilang. Itulah sebuah kisah nyata beberapa tahun lalu yang ingin saya ceritakan kepada anda. Berkas fortofolio saya hilang entah kemana.

Betapa terkejutnya saya ketika dari sudin Jakarta Timur, bapak Sutrisno menghubungi saya dan mengatakan kalau berkas sertifikasi portofolio saya hilang dan saya diminta untuk menyerahkan 1 berkas copynya kembali. Bagaimana mungkin berkas berkas yang begitu tebal bisa tercecer apalagi hilang??? Yang lebih terkejut lagi, beliau mengatakan bahwa kalau saya tidak mengumpulkan, maka saya dianggap gugur dari sertifikasi guru.

Sertifikasi guru, buat saya justru merugikan. Karena waktu saya habis hanya untuk mengumpulkan berkas-berkas portofolio. Apalagi berkas portofolio saya sebagian ada yang terkena banjir, jadi sangat sulit buat saya mengumpulkan berkas dalam waktu dekat.

Sertifikasi guru sebenarnya menguntungkan guru. Karena bila lulus sertifikasi, guru akan mendapatkan tambahan penghasilan. Besarnya cukup lumayan untuk membeli sembako yang nilainya mulai meninggi. Bahkan saya menyarankan agar uang itu digunakan untuk meningkatkan mutu guru itu sendiri.

Guru oh guru. Sertifikasi bukan membuatmu gembira tapi justru bersedih hati. Sertifikasi guru sungguh melelahkan. Semoga ada perbaikan yang lebih baik dari pemerintah yang mengupayakan perbaikan kualitas guru.

Berikut ini adalah komentar dari teman-teman saya tentang sertifikasi guru:

• Sertifikasi tidak menjamin profesianalisme guru. Buang uang negara untuk proses dan membayar yang memeriksa berkas fortofolio. Toh yang penting tua dan lama ngajar. kan lebih baik pemerintah langsung nambah gaji menurut lama ngajar dan memberi reward bagi guru yang berprestasi kalo mau nambah kesejahtraan guru.
• saya setuja sekali dengan mba nuraini tuh lebih baik gajinya aja dinaikan… portofolio banyak yang curang datanya, lebih baik itu untuk guru2 yang benar2 berprestasi saja.
• Sungguhpun saya telah lulus sertitifikasi, pada dasarnya hati kecil saya dari dulu pun tidak setuju. Mungkin alasannya sama dengan orang lain yang tidak setuju, yaitu untuk mengukur profesionalisme seorang guru bukan dengan dengan cara “Mengumpulkan Kertas”, melainkan dengan diinvestigasi (diintip, disupervisi, dinilai) secara berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu. Jika dinilai baik dan memenuhi kriteria profesional, ya tak perlu lagi diharuskan ini-itu yang tetek bengek.. langsung keluarkan sertifikat dan segera bayar uang tunjangannya. Itu baru “ILMIAH…”
• Pada dasarnya program pemerintah tentang sertifikasi guru ini mempunyai tujuan yang positif, yaitu untuk meningkatkan dan mengetahui sejauh mana kemampuan seorang guru dalam mendidik peserta didiknya dan diharapkan setelah lulus nanti siswanya menjadi lulusan yang berkualitas. Dan perlu di ingat juga bahwasanya dengan adanya sertifikasi ini bukan hanya uang – uang dan uang yang ada di kepala seorang guru. Karena tugas seorang guru adalah tugas yang MULIA,(tanpa mengharapkan tanda jasa) agar kelak nanti generasi penerus muda bangsa indonesia ini, bisa lebih baik dari yang sekarang. amin.
• Sertifikasi itu baik tapi lebih baik naikkan gaji semua guru baik negeri maupun swasta secara adil dan bijaksana, perbaiki gedung plus sarana prasarananya yang komplit, beri penghargaan lebih bagi yang dah terbukti berprestasi…Insya Allah pendidikan kita maju.
• Kita harus selalu berpikir positif tentang sertifikasi guru. Saya yakin sertifikasi profesi guru ini bertujuan baik terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini yang sekarang tertinggal dengan negara-negara tetangga. Bagi kita sebagai guru yang penting harus berusaha meningkatkan kualitas diri, terutama yang sudah bersertifikasi. Maju terus guru…… anak didik selalu merindukanmu….
• Sebaiknya guru yang tidak lulus sertifikasi tidak perlu didiklat atau dipaksakan lulus. Selain biaya yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup besar untuk proyek pelatihan, guru akan seenaknya maju sertifikasi tanpa bekal yang cukup alias pasrah/bonek, yang penting lulus sertifikasi walau kena diklat. Ini mirip anak yang tidak lulus Ujian Nasional, lalu disuruh ikut ujian ulangan. Sebaiknya pemerintah membuat aturan guru yang maju sertifikasi harus siap segalanya, baik data, sertifikat, karya tulis, dll. Bila tidak siap, guru tidak usah maju sertifikasi dan harus mempersiapkan diri dulu dengan matang. Kalau memang tidak lulus ya tidak lulus, tidak perlu di diklat. Bila tidak lulus guru bisa maju tahun yang akan datang. Jalur portofolio tidak selamanya jelek. Bagi guru yang benar-benar berkualitas jalur portofolio bisa digunakan untuk unjuk kemampuan guru. Banyak guru yang masih jujur. Program sertifikasi guru juga tidak menjamin guru jadi profesional. Ukuran profesional bukan dilihat dari sertfikasi/selembar sertifikat pendidik, tapi banyak aspek yang mempengaruhi. Di lapangan banyak guru yang berkualitas walau tidak ikut sertifikasi. Jadi jangan mengatakan bahwa guru yang tidak ikut sertfikasi bukan guru profesional. Ukuran profesional untuk guru di Indonesia masih jauh dari harapan, karena pendidikan di negeri ini banyak dikaitkan dengan kepentingan proyek, dan ujung-ujungnya uang. Jujur saja di lapangan banyak guru setelah ikut sertifikasi bukan tambah baik mengajarnya, bahkan ada yang seenaknya sendiri dalam mengajar….yang penting dapat TPP/uang tunjangan (dalam benaknya selalu berpikiran uang dan uang….). Bahkan yang lebih memprihatinkan uang tunjangan (TPP) digunakan untuk kepentingan yang tidak menunjang profesinya, misalnya untuk bayar utang, beli sepeda motor, nyicil rumah, dsb. Memang tidak ada larangan orang menggunakan uang tunjangan (TPP), tapi seharusnya tunjangan profesi diberikan dalam rangka untuk membiayai kegiatan guru dalam mengajar yang memerlukan dana banyak. Mustahil pendidikan yang berkualitas tanpa biaya. Dan banyak dijumpai tunjangan sertifikasi (TPP) membuat iri guru yang tidak dapat tunjangan/tidak ikut sertifikasi. Sebaiknya kalau pemerintah memberikan tunjangan kepada guru seharusnya disamaratakan saja baik PNS, Non-PNS, GTY/GTT. Dan yang lebih aneh lagi masih adanya upaya membeda-bedakan julukan antara guru Tetap dan Guru Tidak Tetap. Guru yang tetap guru, tidak perlu ada perbedaan status/sebutan yang membuat perlakuan terhadap guru jadi berbeda-beda/diskriminatif, Guru Tidak Tetap tidak boleh ikut sertfikasi, hanya guru tetap yayasan saja. Ini namanya tidak adail, sama-sama jadi guru tapi perlakuan tidak sama, baik status atau pemberian tunjangan. Kalau sistem pendidikan di Indonesia seperti ini terus, maka jangan harap pendidikan di Indonesia bisa maju. Tolong pemerintah segera memperhatikan masalah akut ini.
• Kewajiban yang sudah lulus sertifikasi harus mengajar……………. tapi aneh di satu sekolahan dia malah kayak BOS alias tidak ngajar…. makan gaji apa ituuuuuuuuuuuu…..?>?
• Saya juga menemukan keanehan dengan program sertifikasi guru. Bayangkan “guru” yang sebelumnya tidak pernah mengajar tapi lancar naik golongan IV/A, berhasil lolos sertifikasi guru dan menerima tunjangan profesi. Setelah itu tidak (bisa) mengajar. Ada juga guru yg suka bolos mengajar, lolos sertifikasi guru dan menerima tunjangan profesi. Setelah itu bolos lagi, bahkan tidak mengajar…..Lebih aneh lagi tidak ada sanksi…Sehingga saya berkesimpulan sertifikasi guru seperti dagelan. Jadi yang merusak pendidikan itu sebenarnya siapa?
• Sertifikasi guru saya pandang sebagai sisi positif untuk meningkatkan tugas dan peran guru untuk mencerdaskan anak bangsa.jika masih ada yang menilai negatif,itu hal yang wajar . yang terpenting adalah bagi guru yang telah mendapatkan tunjangan tsb dapat menjadikan motivasi dan daya kreasi bagi lingkungan pendidikan. sebaik apa kita berbuat sebaik itu pula yang kita peroleh.jangan pernah menilai sesuatu yang belum tentu umum kebenarannya sudah atau belum sertifikasi hanyalah soal waktu. terima,syukuri dan sebarkan pengabdian.berikan solusi terbaik untuk perbaikan dunia pendidikan kita . ditanganmu para guru negeri ini akan maju.
• sertifikasi guru sebenarnya pelecehan terhadap pengawas, dinas pendidikan karena dianggap nggak berguna untuk meningkatkan mutu guru…at yg muda sudah dapat, terjadi kecemburuan , padahal guru sudah punya akta V, akta itu adalah sertifikat, ini melecehkan perguruan tinggi kependidikan, sementara PNS/TNI non guru mendapat remunerasi tanpa syarat…bayangkan kalau TNI/Polri harus sertifikasi…..para jenderal yg perutnya buncit nggak bakalan lulus sertifikasi hehehe…..
• saya tidak setuju dengan adanya SERTIFIKASI guru karena hanya akan membuat sombong dan bisa menimbulkan kesenjangan sosial…uang sertifikasi hanya tuk beli perlengkapan rumah,beli motor, tp ngajarnya enak2an aj…
• walaupun saya bkn guru tp klo liat spt ini kasihan guru yg honorer,..yg kaya makin kaya yg miskin makin miskin…toh,klo liat krj guru yg punya sertifikasi krjny mlh enk2 aj..hanya nyuruh guru yg honorer(“maaf nnt saya ad kpntingan tlg ank2 diajr dulu”)tinggal printah aj..tp yg dpt gaji GEDE mlh seneng2 yg pntng dpt uang sertifikasi bs belanja beli mobil,byr utng,renovasi rumah,beli motor dll…ehm…trs ank didikny dikemanakan…………emg pendidikan indonesia sdh baex…mlh semakin memburuk.kasihan yg ank didiknya klo mo bljr hrs nyebrang sungai..sdngkan guru laen kipas2..dg uang sertifikasih…sgguh ta ADIL………

Itulah beberapa komentar dari teman-teman yang membaca blog saya di sini. Semoga membuat kita merenung dan memberikan pencerahan kepada pemerintah tentang sertifikasi guru. Bagaimana menurut anda? Salam Blogger Persahabatan Omjay http://wijayalabs.com