Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK ternyata berbuntut panjang. Megawati sebagai Ketua Umum PDIP meminta Kepala Daerah PDIP untuk menunda ikut retreat di Magelang (Kompas.com 21 Februari 2025 jam 00.01 WIB).
Berita yang sama mengatakan, bahwa Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRRI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sebagai catatan Harun Masiku sampai saat ini masih buron.
Sebagai awam dan sebagai pemilih yang tidak terafiliasi kepada partai politik tertentu atau pendukung berat salah satu calon dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada, peristiwa ini memunculkan beberapa pertanyaan dalam benak saya. Dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada yang baru lalu, saya memilih calon hanya berdasarkan pertimbangan komparasi antar kandidat saja.
Artikel ini berisikan pertanyaan-pertanyaan saya terhadap permintaan Megawati tersebut di atas yang saya susun sebagai beberapa logika berpikir.
Logika Berpikir 1: Benarkah Ada Hubungan antara KPK dan Presiden?
Yang menahan Hasto Kristiyanto adalah KPK. Selama ini didengungkan bahwa KPK bekerja secara independen untuk memberantas korupsi. Anggotanya dan pimpinannya pun dipilih oleh DPRRI setelah ada pengajuan calon dari Presiden. Calon yang diajukan Presiden adalah hasil seleksi Pansel yang ditunjuk Presiden. Presiden yang membentuk Pansel dan mencalonkan pimpinan KPK saat ini adalah Jokowi, bukan Prabowo.
Intervensi politik dalam pemilihan pimpinan KPK bisa saja terjadi pada dua tahapan pemilihan. Yang pertama adalah saat Jokowi menetapkan Pansel dan yang kedua adalah saat DPRRI memilih anggota dan pimpinan KPK. Namun, yang harus diingat adalah bahwa Presiden saat ini adalah Prabowo, bukan Jokowi.
Prabowo-lah yang meminta Kepala Daerah yang sudah dilantik untuk mengikuti retreat. Dan, Prabowo saat Pansel ditentukan belum menjadi Presiden. Pansel KPK pun mengumumkan hasil tes penilaian profil terhadap calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK pada tanggal 11 September 2024 (tempo.co, 11 September 2024). Sementara Prabowo-Gibran ditetapkan menang Piplres oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024, dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 21 Oktober 2024).
Pemilihan dan penetapan lima calon pimpinan KPK dilakukan pada tanggal 21 November 2024 (Tempo.co, 19 November 2024 jam 13.03 WIB). Karena pelantikan anggota DPRRI dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 (Berita dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 1 Oktober 2024), maka berarti yang memilih pimpinan KPK adalah DPRRI 2024-2029. Dan, tanggal 21 November 2024 Jokowi sudah bukan lagi Presiden Indonesia. Pimpinan KPK yang ditetapkan DPRRI ini kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Desember 2024.
Kalau ada hubungan antara Prabowo dengan Pimpinan KPK (atau dengan bahasa yang lebih kasar, intervensi) lalu kapan itu terjadi dengan melihat timeline di atas. Dan, bukankah PDIP ikut dan tidak mempermasalahkan proses pemilihan Pimpinan KPK? Lalu, pertanyaan berikutnya: 'Yang ada hubungan itu Prabowo atau Jokowi dengan pimpinan KPK?'
Permintaan Megawati kepada Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retreat yang diadakan oleh Presiden Prabowo, mengandaikan ada hubungan antara Prabowo dengan KPK. Permintaan Megawati ini dapat diindikasikan sebagai protes kepada Prabowo tentang penahanan Hasto oleh KPK. Jika Megawati tidak protes kepada Prabowo dan Megawati tidak melihat ada kaitan antara Prabowo dan KPK, maka logika saya adalah Megawati tidak akan meminta Kepala Daerah PDIP untuk menunda ikut retreat. Jika dalam benak Megawati bahwa KPK adalah independen, yang akan diprotes Megawati adalah Pimpinan KPK, dan bukannya Prabowo.
