Pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan yang di tetapkan dalam RPJM Nasional maupun Daerah. Pengangguran identik dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berdaya. Konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah (1) mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; (2) mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; (3) mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.
Berdasarkan rilis data terbaru BPS Provinsi Gorontalo terdapat 23.450 orang penganguran pada Agustus 2017, angka ini naik sebanyak 1.926 orang dari Februari 2017. Jika dilihat tren data dari Agustus 2016 tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari 2,76 pada Agustus 2016, menjadi 3,65 pada Februari 2017 dan 4,28 pada Agustus 2017. Angka TPT di Provinsi Gorontalo memang masih dibawah Nasioanal yang sebesar 5,50 pada Agustus, namun tren data TPT Nasional mengalami penurunan dari 5,61 pada Agustus 2016, menjadi 5,33 pada Februari 2017 dan 5,50 pada Agustus 2016. Data ini merupakan peringatan dini bagi pamerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian lebih serius untuk masalah ini.
Menariknya TPT Provonsi Gorontalo daerah perkotaan dan perdesaan mengalami pergeseran pola pada Agustus 2017. Tren data TPT dari Agustus 2016 TPT perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan, namun pada Agustus 2017 TPT perdesaan lebih tinggi daripada TPT perkotaan, yaitu 5,24 di perdesaan dan 3,74 di perkotaan. Data tersebut dapat dimaknai bahwa pada Agustus 2017 di daerah perdesaan lebih sulit mendapatkan pekerjaan/usaha dibandingkan di perkotaan.
Jika diamati berdasarkan lapangan usaha, pekerjaan daerah perdesaan tentu dominan pada sektor pertanian. Jika dilihat persentase jumlah pekerja pada sektor pertanian Agustus 2017 sebesar 33,17% naik tipis 0,03% dari Februari 2017 sebesar 33,14%. Hal ini kurang sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada triwulan I 2017 sebesar 2.381,58 (miliar) menjadi 2.475,99 (miliar) pada triwulan III 2017 atau tumbuh sebesar 3,96% mengacu data tersebut rasanya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian belum cukup menyerap tenaga kerja yang sebanding. Walau data tenaga kerja merupakan hasil survei pada bulan Agustus sedangkan pertumbuhan ekonomi menggambarkan perekonomian satu triwulan penuh. Serta rendahnya kenaikan jumlah pekerja sektor pertanian yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dapat sebagian terjelaskan dikarenakan bergesernya bulan panen, yang biasanya bulan Agustus menjadi bulan Juli.
Bergesernya bulan panen lebih banyak menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja  (TPAK) yang rendah, karena biasanya saat panen anggota rumah tangga yang biasanya tidak turun ke ladang banyak yang ikut membantu. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya TPAK Agustus 2017 yang sebesar 64,78 turun dari 70,44 di Februari 2017. Persoalan meninggkatnya penganggur di daerah perdesaan lebih menggambarkan kondisi lapangan pekerjaan yang makin sulit didapat di perdesaan, banyak faktor yang dapat menjadi penyebabnya. Penggunaan mesin saat panen misalnya, dengan banyaknya penggunaan mesin untuk panen maka banyak pekerja bebas pertanian yang kehilangan penghasilan saat panen. Sehingga pekerja bebas yang biasanya hanya menunggu panggilan kerja tanpa aktif mencari kerja, harus berupaya aktif mencari kerja. Padahal ke depannya penggunaan teknologi muktahir adalah sebuah keniscayaan.
Fenomena lain yang sedang dihadapi adalah enggannya generasi muda menjadi petani, Hal ini dapat terlihat dari setengah lebih jumlah petani telah berusia 45 tahun ke atas dan jumlah rumah tangga petani yang menurun dari hasil Sensus Pertanian 2003 ke 2013. Pertanian kurang menarik bagi generasi muda karena dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan, tidak kekinian, serta identik dengan petani adalah orang miskin. Para generasi muda lebih memilih pekerjaan lain walau harus menunggu dan mencari lebih lama untuk mendapatkannya.
Selain dari itu, belum efektifnya dana desa untuk menyerap tenaga kerja penduduk perdesaan juga menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini rasanya disadari juga oleh pemerintah pusat, secara Nasional TPT perdesaan mengalami kenaikan dari Februari 2017 sebesar 4,00 menjadi 4,01 di Agustus 2017. Langkah jangka pendek dengan mencanangkan program padat karya cash, pemerintah pusat mengharapkan daya beli masyarakat mengingkat sekaligus dapat menyerap tenaga kerja di perdesaan. Program tersebut memang baru akan berjalan tahun 2018, namun persiapan dari pemerintah pusat hingga desa baiknya direncakaan dengan matang. Dari tahapan persiapan, pemilihan proyek yang dikerjakan, administrasi dan tentunya akuntabilitas. Jangan sampai program tidak sesuai tujuan malah menjadi lahan korupsi baru.
Selanjutnya langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk jangka menengah adalah dengan meningkatkan pendidikan, keterampilan, softskill dan jiwa entrepreneur khususnya bagi penduduk perdesaan. Namun program-program peningkatan tersebut jangan hanya selesai dengan pemberian bantuan saja, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan. Â Peningkatan pendidikan misalnya jangan hanya dengan memberikan bantuan saja, tetapi juga penting dipantau keikutsertaan penerima bantuan dalam kegiatan belajar mengajar seperti layaknya program PKH, demikian program lainnya. Dengan program yang menyeluruh seperti itu diharapkan penerima bantuan dapat berdikari, dan pada akhirnya pengangguran dapat berkurang, daya beli meningkat serta kemiskinan menurun.
