Inikah Alasan Sesungguhnya dari Harga Elpiji Nonsubsidi Naik?

Salah satu isu penting adalah permasalahan seputar elpiji nonsubsidi sepertinya belum ada habisnya. Elpiji memainkan peran kunci dalam menjalankan dunia kita, mulai dari memberi daya pada rumah dan bisnis hingga menjaga infrastruktur transportasi tetap berjalan. Hidup kita tidak akan sama tanpa elpiji.

Harga elpiji nonsubsidi dari Pertamina resmi naik pada Minggu, 26 Desember 2021. Melansir dari laman Pertamina Delivery Service (PDS), daftar harga LPG nonsubsidi terbaru yang mencakup Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, Elpiji 12 kg. 

• Bright Gas 5,5 kilogram (refill): Rp76.000 per tabung 
• Bright Gas 5,5 kilogram (perdana): Rp306.000 per tabung 
• LPG Gas 12 kilogram (refill): Rp163.000 per tabung 
• LPG Gas 12 kilogram (perdana): Rp513.000 per tabung 
• LPG 12 kilogram (refill): Rp163.000 per tabung 
• LPG 12 kilogram (perdana): Rp513.000 per tabung

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting menjelaskan, Pertamina menyesuaikan harga LPG non subsidi untuk merespons tren peningkatan harga Contract Price Aramco (CPA) LPG yang terus meningkat sepanjang 2021. Menurutnya pada November 2021 harga CPA LPG mencapai 847 dolar Amerika/metrik ton. Kondisi ini membuat adanya peralihan pola konsumsi pelanggan dari sebelumnya memakai elpiji nonsubsidi menjadi elpiji yang disubsidi pemerintah. "Kami harap pelanggan nonsubsidi tidak mengambil yang menjadi hak pelanggan subsidi," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/12).

Diketahui, elpiji selama ini masih menjadi barang impor. "Jadi sekitar 6,8 juta ton (kebutuhan LPG) masih impor," ujar Djoko dalam acara Launching Penggunaan Kompor Listrik Induksi secara virtual, Senin (3/5/2021).  Pemerintah menargetkan bisa menyetop impor LPG pada 2030. Target ini pun sudah masuk dalam Grand Strategy Energi Nasional. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, saat ini kebutuhan energi nasional mencapai 8,8 juta ton per tahun. Sementara, produksi dalam negeri hanya mencapai 2 juta ton per tahun.

Kembali ke soal kenaikan harga elpiji nonsubsidi.  Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah memastikan untuk menjual elpiji 3 kilogram versi non subsidi per 1 Juli 2018. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam acara halal bihalal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (22/6/2018) mengungkapkan salah satu pangsa pasar produk ini, mereka yang tinggal di apartemen atau secara umum konsumen yang lebih cocok menggunakan elpiji 3 kilogram, menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-harinya. Dia menyebut, penjualan elpiji 3 kilogram ini nantinya akan sama dengan penjualan produk non subsidi lainnya, seperti elpiji 12 kilogram, sehingga tidak ada wilayah khusus untuk pemasarannya.

Lalu, apa tujuan Pertamina menjual lagi Elpiji 3 kg nonsubsidi? Apakah ada agenda untuk menarik Elpiji 3 kg subsidi secara perlahan?

Pertanyaan berbau spekulasi ini menjadi ritual tahunan, berpotensi kekacauan di pasar, dan kelangkaan elpiji 3 kilogram bersubsidi atau elpiji melon kembali terjadi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat pada awal Desember 2017.  Masyarakat Waykanan khususnya Kecamatan Blambangan Umpu mengeluhkan langkanya tabung gas LPG 3 kg. Masyarakat Kabupaten Lebong mengeluh sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Di warung-warung pengecer, gas bersubsidi yang lebih dikenal gas melon dijual hingga Rp 30 ribu. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) isi ulang elpiji 3 Kg yang ditetapkan Pemprov untuk wilayah Kabupaten Lebong, hanya Rp 17.800/tabung.

Seharusnya, Pertamina belajar dari apa yang terjadi saat panic buying yang dipicu oleh uji coba Pertamina yang meluncurkan Elpiji merek Bright kemasan 3 kg nonsubsidi pada 2018. Elpiji Bright 3 kg, dengan tabung berwarna pink, dijual dengan harga Rp39.000 per tabung. Kendati Pertamina berupaya mendorong dan mengedukasi agar masyarakat memakai gas elpiji sesuai peruntukkan. Seperti pada kebutuhan gas rumah tangga, masyarakat mampu diminta memakai Bright Gas dari pada gas 3 kilogram (Kg), yang memang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu. Namun tidak dapat dicegah sosialiasai Pertamina itu justru merebakkan isu bahwa Bright Pink menggantikan gas melon, yang ditarik secara bertahap. Isu penarikan elpiji bersubsidi itulah menjadi salah satu pemicu panic buying.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga bakal ada migrasi besar-besaran ke LPG bersubsidi dengan ada kenaikan harga LPG nonsubsidi. Hal ini mengacu pada subsidi terbuka yang dilakukan di LPG 3 Kg yang juga banyak digunakan masyarakat menengah ke atas. Dengan adanya migrasi itu, Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno menuturkan pemerintah masih akan memiliki beban. Pasalnya, pemerintah masih perlu menggelontorkan dana subsidi, dimana akan terjadi peningkatan pengguna LPG 3 kg.

Sementara, ekonom Defiyan Cori menilai, kenaikan harga jual elpiji tersebut tidak hanya didasarkan oleh terjadinya kenaikan harga keekonomian minyak dan gas dunia, namun juga telah lama perusahaan tidak menggunakan diskresinya (kewenangan) melakukan perubahan harga terkait faktor permintaan dan penawaran sesuai hukum ekonomi. "Terhadap kebijakan perubahan harga elpiji nonsubsidi tersebut, maka publik harus memahaminya sebagai salah satu upaya krusial bagi perusahaan dalam menanggapi (respons) atas perkembangan kenaikan harga minyak mentah dan gas bumi (migas) yang terjadi dalam sektor industri energi," katanya, Selasa (28/12).

Harga gas alam sepanjang tahun ini memang semakin memanas. Merujuk data Bloomberg, harga gas alam di Nymex sudah naik 120% secara year to date (ytd).  Di akhir 2020 lalu, harga gas alam hanya US$ 2,54 per juta British thermal unit (mmbtu), dan per Rabu 13 Oktober 2021, harganya sudah mencapai US$ 5,59 per mmbtu. Harga tertinggi dicatatkan pada 6 Oktober lalu, yang menyentuh US$ 6,46 per mmbtu. Apalagi, banyak negara yang mulai pulih dari masa krisis pandemi menyebabkan permintaan energi naik.