Dalam lanskap ekonomi global, mata uang bukan sekadar alat tukar, melainkan juga instrumen kekuasaan. Sistem Moneter Internasional (SMI) bukan hanya soal teknis nilai tukar, tetapi mencerminkan arsitektur kekuatan politik dan ekonomi global yang berubah-ubah. Dari sistem emas klasik, ke era Bretton Woods yang berpusat pada dolar AS, hingga kurs mengambang saat ini, setiap fase transformasi SMI membawa dampak besar bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Isu strategis yang muncul kemudian adalah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan keterbukaan ekonomi tinggi, dapat mempertahankan kedaulatan ekonominya dalam kerangka sistem moneter global yang cenderung tidak seimbang. Tulisan ini akan membahas dinamika transformasi SMI dan bagaimana Indonesia perlu menyikapinya dengan kebijakan yang adaptif, namun tetap menjaga kemandirian ekonomi nasional.
Dinamika Sistem Moneter Internasional: Dari Standar Emas hingga Dominasi Dolar
Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia mengenal sistem standar emas klasik yang memberikan stabilitas nilai tukar melalui konversi langsung mata uang ke emas. Dalam kerangka ini, perdagangan dan arus modal internasional berkembang pesat karena stabilitas nilai tukar meminimalkan risiko. Namun sistem ini tidak fleksibel dalam menghadapi guncangan eksternal, terbukti ketika Perang Dunia I memaksa negara-negara besar meninggalkan konversi emas demi kebutuhan pembiayaan perang.
Pasca Perang Dunia II, sistem Bretton Woods memperkenalkan dominasi dolar AS sebagai mata uang utama dunia. AS menjadi satu-satunya negara yang menambatkan mata uangnya ke emas, sementara negara lain menambatkan nilai tukarnya terhadap dolar. Melalui International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, sistem ini menata kembali tatanan ekonomi global. Namun, sistem ini bersifat asimetris, memberikan keuntungan luar biasa bagi AS sebagai penerbit mata uang cadangan dunia.
Krisis kepercayaan terhadap dolar pada 1971 yang ditandai dengan keputusan Presiden Nixon menghentikan konversi dolar ke emas, membawa dunia ke sistem kurs mengambang. Meskipun lebih fleksibel, sistem ini membawa ketidakpastian yang lebih besar bagi negara berkembang, karena nilai tukar menjadi sangat sensitif terhadap spekulasi pasar dan aliran modal jangka pendek.Â
Analisis Teori: Hegemoni Moneter dan Ketimpangan Struktural Global
Dalam memahami ketimpangan ini, teori ekonomi politik internasional memberikan alat analisis yang tajam. Perspektif neomerkantilisme melihat dominasi dolar sebagai bentuk hegemoni ekonomi, di mana AS mendapatkan privilege luar biasa untuk mencetak uang yang digunakan dalam perdagangan global tanpa harus menanggung risiko inflasi eksternal. Sementara negara-negara seperti Indonesia harus terus menjaga cadangan devisa dalam bentuk dolar demi stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar.
Sementara itu, perspektif strukturalis menyoroti bagaimana institusi seperti IMF dan Bank Dunia yang lahir dari Bretton Woods berperan dalam mempertahankan ketimpangan tersebut. Negara berkembang sering dipaksa tunduk pada kebijakan penyesuaian struktural (structural adjustment) saat krisis, yang mengorbankan kesejahteraan domestik demi stabilitas eksternal dan pembayaran utang.
Bagi Indonesia, hal ini sangat relevan, terutama ketika menghadapi krisis 1998. Saat itu, sebagai syarat bantuan IMF, Indonesia harus menjalankan liberalisasi keuangan, pencabutan subsidi, dan pengetatan fiskal yang memperdalam resesi. Ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem moneter global bukanlah arena yang netral, melainkan sarat kepentingan negara hegemon.
Rupiah dan Dilema Sistem Kurs
