G20 merupakan forum utama ekonomi internasional yang beranggotakan satu lembaga Uni Eropa dan beberapa negara maju dan berkembang dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Australia, Argentina, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% pedagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Asumsinya, apabila perekonomian keduapuluh anggota ini sehat, maka perekonomian dunia pun juga sehat. Pertumbuhan perekonomian di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi negara lain yang tidak menjadi anggota G20 sekaligus memajukan ekonomi global.
Indonesia telah memasuki pemerintahan era Joko Widodo sejak Oktober 2014. Pada masa pemerintahan ini, Joko Widodo lebih menitikberatkan pada pembangunan pemerintahan yang lebih efektif dan lebih transparan. Untuk itu, Jokowi menonjolkan politik luar negeri yang bersifat low profile dan berfokus pada politik dalam negeri. Terdapat 4 prioritas kebijakan politik luar negeri Jokowi, seperti: 1) mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) meningkatkan peran global diplomasi middle power; 3) memperluas perjanjian di wilayah Indo-Pasifik; dan 4) reformasi lebih lanjut kementerian luar negeri untuk menekankan diplomasi ekonomi. Hal ini menjadi relevan dengan prinsip politik luar negeri Jokowi yang "bebas aktif". Prinsip ini menunjukkan makna dari "kebebasan" Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan nation branding. Prioritas kebijakan politik luar negeri Jokowi diimplementasikan dengan bergabungnya Indonesia dalam forum G20. Dalam forum ini, Jokowi melihat peluang dan manfaat bagi Indonesia terutama untuk mendukung pembangunan nasional.
Di bawah masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia juga telah mengadopsi blueprints sebagai pedoman utama delegasi Indonesia dalam forum G20 untuk berpartisipasi di berbagai tingkatan pada pertemuan G20. Blueprints ini mewujudkan kepentingan, target, dan prioritas nasional Indonesia untuk G20. Hal ini merupakan strategi untuk melaksanakan mandat konstitusi, yaitu untuk berkontribusi pada pembentukan tatanan global yang adil. Blueprints tersebut juga mengharuskan Indonesia untuk mengimplementasikan komitmennya terhadap G20 di tingkat nasional.
Forum G20 telah memprioritaskan perdagangan, investasi, dan infrastruktur dalam agenda, yang selaras dan sejalan dengan tujuan Jokowi untuk mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di Indonesia. G20 memandang pentingnya pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Menurut Jokowi, tergabungnya Indonesia dalam G-20 dapat memberikan kontribusi dan saran yang cukup signifikan dalam pembenahan ekonomi negara. Tidak hanya itu, G20 juga mengoptimalisasi pendapatan negara dan memperkuat postur anggaran pemerintah.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda G20. Isu infrastuktur menjadi salah satu prioritas dalam G20 karena kurangnya infrastuktur adalah salah satu hambatan terhadap pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, dan tangguh di negara-negara berkembang dan di negara-negara berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur dipandang sebagai tindakan nyata sebagai kemajuan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi menempatkan pembangunan infrastuktur sebagai salah satu sektor utama yang diperhatikan dalam kerja sama multilateral dengan negara-negara anggota G20.
Infrastruktur menjadi salah satu prioritas perencanaan pembangunan nasional di era pemerintahan Joko Widodo. Investasi di bidang infrastruktur dapat mengurangi hambatan pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Agenda ini dinyatakan dengan jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) yang mencantumkan rencana ambisius untuk mengembangkan infrastruktur nasional, termasuk total 2.650 km jalan nasional baru, total 1.000 km jalan tol, generator listrik 35.000 Mega Watt, 15 bandara baru, dan total 3.258 km kereta api. Proyek-proyek tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai usaha menyejahterakan masyarakat Indonesia.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ini, Joko Widodo membuat sebuah kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastuktur secara masif yang didukung oleh semua kementrian terkait. Presiden Joko Widodo membentuk badan prioritas infrastruktur baru, yakni Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Komite ini berfungsi sebagai unit koordinasi, bertanggung jawab untuk membuat keputusan untuk mengatasi ketidakefektifan koordinasi diantara berbagai pemangku kepentingan dan untuk mengatasi berbagai hambatan proyek infrastruktur strategis nasional.
Indonesia juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perdagangan. Saat ini, Indonesia masih memiliki daya saing produk yang lemah dalam pasar internasional karena belum memenuhi standard walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, Indonesia memiliki strategi meningkatkan nilai ekspor, memanfaatkan koneksi internasional, melakukan evalusi terhadap perdagangan bebas, dan memperbaiki sistem perdagangan bilateral dan multilateral. Di KTT G20 yang diselenggarakan di Hamburg, Jerman, Indonesia meningkatkan kerja sama bilateral dengan Norwegia terkait investasi dan perdagangan. Nilai perdagangan 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. "Perkembangan positif ini perlu terus kita pertahankan, atau bahkan ditingkatkan," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden.
Keanggotaan Indonesia dalam forum G20 menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam perekonomian global. Forum G20 juga memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Pertama, Indonesia dapat mempercepat pembangunan nasionalnya seperti pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, mobilisasi sumber daya domestik, ketahanan pangan dan gizi, pengembangan SDM, dan bisnis inklusif. Kedua, Indonesia dapat meningkatkan pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan, dengan cara meningkatkan nilai ekspor melalui kerja sama dalam G20, mendorong kontribusi investasi dan perdagangan di dalam pertumbuhan global, memanfaatkan jaringan global, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan bebas, dan melakukan penguatan terhadap sistem perdagangan multilateral. Ketiga, dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja, mendorong angkatan kerja muda untuk bersikap lebih aktif, dan membantu keahlian dan ketenagakerjaan yang lebih berkualitas. Semua hal tersebut merupakan peluang yang dapat diperoleh Indonesia melalui kerja sama dan keanggotaan di G20. Dengan bergabungnya Indonesia dalam G20, Jokowi berkomitmen untuk lebih meningkatkan pengaruhnya dalam kerja sama internasional, seperti berbagi pengalaman dalam mengelola transformasi digital. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
