Menteri Keuangan Purbaya, kembali menggebrak panggung politik nasional. Kali ini, sosok pengganti Sri Mulyani tersebut beradu data dengan Bahlil Lahadalia, politikus sekaligus Menteri ESDM.
Kata Purbaya, menurut data yang dipegangnya, subsidi yang diberikan pemerintah selama ini dalam hal konsumsi energi tidak tepat sasaran. Banyak orang yang tidak layak mengkonsumsi subsidi energi seperti BBM hingga gas elpiji.
Sementara Bahlil mengungkapkan bahwa Purbaya belum sepenuhnya menerima data dari jajarannya.
Tapi, tulisan ini bukan untuk membahas perdebatan dua orang pembantu presiden tersebut. Saya hanya ingin membeberkan apa yang tertulis di media, nyatanya tidak demikian.
Misalnya, Menkeu mengatakan harga gas elpiji sebenarnya cukup tinggi. Berada di angka Rp42,75 ribu per tabung. Namun, pemerintah memberikan subsidi hingga Rp30 ribu. Sehingga harga yang bisa dibeli oleh masyarakat adalah Rp12,75 ribu per tabung.
Namun, harga tersebut belum final. Harga Eceran Tertinggi (HET) saja di pangkalan bisa mencapat hingga Rp18,5 ribu. Itu harga di pangkalan, belum lagi melewati tangga-tangga ekonomi, agen tingkat dua, tiga dan seterusnya, hingga diterima konsumen sebagai end user.
Ada beberapa poin yang harus diketahui. Pertama, gas elpiji itu tidak setiap hari ready stock di pangkalan. Ada hari-hari tertentu, yang umumnya hanya diketahui oleh pemilik pangkalan dan pengecer gas elpiji.
Kedua, masyarakat sebagai end user hanya untung-untungan beli dengan harga HET. Kalau beruntung bisa beli langsung di pangkalan yang antriannya mengular. Kalau tidak, beli dengan pengecer yang harganya sudah seperti permintaan mertua. Bahkan, harga tertinggi gas elpiji hingga Rp35-40 ribu, mendekati harga aslinya tanpa subsidi.
Ketiga, kalau harga yang diterima masyarakat berada di angka Rp25-30 ribu per tabung, lalu pemerintah selama ini mensubsidi siapa?
Apakah subsidi yang dilakukan pemerintah itu hanya untuk gap antara harga modal dengan harga jual yang menghasilkan profit bagi pihak tertentu?***
