Noer Wahid
Noer Wahid Penulis lepas di usia senja - Wakil Ketua Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia Cabang Sumut - Ketua Lembaga Pusaka Bangsa

Seorang sepuh yang menikmati usia senja dengan aksara. E-mail ; nurwahid1940@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan featured

(Suatu Kajian) Asal Mula Ide Dwifungsi ABRI dan Penerapannya

4 Desember 2017   09:48 Diperbarui: 12 Februari 2019   23:11 3670 12 4
(Suatu Kajian) Asal Mula Ide Dwifungsi ABRI dan Penerapannya
Ilustrasi (antara)

Pada mulanya saya pribadi, penulis risalah ini, tidak tahu apa itu Dwifungsi ABRI karena saya bukanlah anggota tentara. Akan tetapi setelah mengetahui ayah saya, Abdul Wahid Er., yang pada masa Perang Gerilya 1949 dahulu diberi pangkat baru sebagai Bupati Militer di Sumatera Timur, barulah disitu saya mulai tertarik dan ingin mencari tahu dari mana sebenarnya asal ide Dwifungsi ABRI tersebut. 

Memang, pada masa Perang Gerilya 1949 dahulu bukan ayah saya saja yang mendapat pangkat Bupati Militer, hampir semua pejabat sipil yang ikut bergerilya pada masa itu diberi pangkat "militer" dibelakang nama jabatannya.

Sehingga pada waktu itu ada yang berpangkat Bupati Militer, kemudian ada yang berpangkat Patih Militer, ada pula yang berpangkat Wedana Militer, selanjutnya ada yang berpangkat Camat Militer. Pokoknya, semua pegawai sipil dimiliterkan tetapi yang ada jabatannya saja baru diperkenankan memakai sebutan "Militer" dibelakang nama jabatannya.

Pada masa ini nama jabatan Patih sudah ditukar dengan nama Wakil Bupati. Nama jabatan Patih ini dipakai terus sampai ke masa Orde Revolusi Soekarno, suatu orde yang dijuluki oleh Soeharto dengan nama Orde Lama (Orla).

Sedangkan jabatan Wedana pada saat ini sudah tidak ada lagi. Pada masa dahulu setiap Kewedanaan itu membawahi beberapa Kecamatan. Lalu, pejabatnya itu disebutlah Wedana, setingkat dibawah Bupati.

Patih dan Wedana tidak ada disetiap Kotamadya (sekarang Kota saja) pada masa dahulu walau jabatan Wakil Walikota itu ada pada masa sekarang ini. Meskipun begitu struktur pemerintahan Kota (Kotamadya dahulu) tidaklah sepanjang struktur pemerintahan Kabupaten.

Dalam struktur pemerintahan dahulu ada yang dinamakan Karesidenan tetapi kini tidak ada lagi. Dahulu suatu Karesidenan dipimpin oleh seorang Residen yang membawahi beberapa Kabupaten dan Kotamadya.

Akan tetapi sampai kini jejak Karesidenan itu masih ada. Coba kita lihat plat nomor Polisi pada kenderaan bermotor, semuanya itu menggambarkan wilayah-wilayah Karesidenan dahulu. Seperti A Banten, B Jakarta, F Bogor, R Banyumas, AB Yogyakarta, BA Sumatera Barat, BB Tapanuli, BK Sumatera Timur, BL Aceh, BM Riau, DD Sulawesi Selatan, DK Bali, KB Kalimantan Barat, dan sebagainya.

Kita kembali kepada persoalan jabatan sipil yang dimiliterkan tersebut. Sepertinya jabatan-jabatan itu hanya ada di Sumatera saja sebab, di Jawa sendiri tidak ada jabatan-jabatan yang demikian.

Kita harus memahami mengapa sampai begitu persoalannya. Tentu, sudah pasti ada sebabnya dan untuk itu kita harus melihat dahulu ke belakang sewaktu Ibu Kota RI, Yogyakarta, diduduki Belanda pada Agresi Militer Belanda II, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1949. Kemudian beberapa orang Pemimpin Negara kita ditangkap dan diasingkan di dua tempat yang terpisah jauh.

Namun, sebelumnya sempat juga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muh. Hatta mengirimkan Surat Mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara, yang kebetulan pada saat itu berada di Bukittinggi, Sumatera Barat untuk segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.

Surat Mandat itu dikirim dengan telegram pada pagi hari sebelum tentara Belanda memasuki Kota Yogyakarta. Tetapi, masih ada satu lagi Surat Mandat yang dikirim kepada Dr. Sudarsono, L.N. Palar dan Mr. A.A. Maramis, yang kebetulan sedang berada di New Delhi, India untuk segera membentuk Exil Government Republik Indonesia atau Pemerintahan Pengasingan RI di India, seandainya Mr. Syafrudin Prawiranegara gagal membentuk Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi.

Pada waktu itu Kota Bukittinggi belum diduduki Belanda, hanya baru Kota Padang saja yang dapat diduduki pada waktu Belanda melakukan Agresi Militernya yang pertamadi tahun 1947. Pertahanan tentara kita saat itu berada di Kayutanam dekat Kota Padang Panjang.

Setelah diterima telegram itu maka di hari itu juga Mr. Syafrudin Prawiranegara membentuk PDRI dan sekaligus menyusun Kabinetnya hanya dengan 7 personil saja. Dalam Kabinet ini Ketuanya adalah Mr. Syafrudin sendiri dan sekaligus juga menjadi Presiden ad interim (untuk sementara) PDRI.

Jadi, Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak vakum, roda pemerintahan jalan terus walau dalam keadaan darurat. Semua Menteri berada di Sumatera, kecuali Mr. A.A. Maramis selaku Menteri Luar Negeri, yang berada di Luar Negeri, di India.

Mengapa para Pemimpin Negara kita rela ditangkap Belanda dan diasingkan ke Menumbin, Muntok -Pulau Bangka? Tiada lain hal itu merupakan suatu diplomasi internasional, suatu strategi untuk memaksa reaksi dunia mendesak Belanda agar segera kembali ke status quo dan memulangkan para Pemimpin Negara kembali ke Yogyakarta. Memang, strategi itu tepat dan berhasil.

Setelah Yogyakarta diduduki Belanda dan para Pemimpin Negara diasingkan ke P. Bangka maka Pemerintah RI vakum di Jawa. Kekosongan ini segera diisi dengan dibentuknya Pemerintahan Militer pada tanggal 22 Desember 1948 oleh Kolonel Abdul Haris Nasution, yang pada waktu itu beliau menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, tiga hari sesudah PDRI terbentuk.

Berarti disini ada dua Pemerintahan, yang satu Pemerintahan Sipil di Sumatera dan yang satu lagi Pemerintahan Militer di Jawa tanpa ada susunan Kabinetnya dan siapa Kepala Negaranya. Didalam pemerintahannya juga terdapat perbedaan dari yang ada di Sumatera.

Oleh karena Kabinet PDRI itu disebut pula Kabinet Darurat Perang maka hampir seluruh pejabat sipilnya dimiliterkan. Berbeda dengan di Jawa, banyak dikalangan militer yang disipilkan karena pemerintahan sipil dianggap sudah vakum. Sifatnya pemerintahan militer yang ada di Jawa hanya mengisi jabatan-jabatan sipil yang kosong belaka.

Namun, Pulau Jawa mengalami double pemerintahan militer. Di daerah-daerah pendudukan Belanda, rakyat disitu dibawah kekuasaan pemerintahan militer Belanda dan bagi daerah-daerah yang masih dikuasai RI, rakyat seluruhnya total dibawah pemerintahan militer tentara kita.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3