Pemilu 2019 menyisakan penyakit bagi sebagian orang yang senang menaruh curiga dan berburuk sangka. Kecurigaan tersebut tidak ditanyakan kepada yang bersangkutan. Namun malah melemparkannya ke publik dengan berbagai argumentasi yang seolah-olah pembenaran.
Termasuk ketika Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Dalam jumpa pres yang dilakukan AHY dengan jelas bahwa pertemuan tersebut untuk mensikapi persoalan pemilu dan sikap Partai Demokrat menghargai proses pemilu dengan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan perkara pemilu.
Partai Demokrat yang bergabung dalam Koalisi Adil Makmur pun dituduh 'mengkhianati' koalisi. Sedangkan AHY dan Sekjen Partai Demokrat dengan terang benderang tetap solid dalam koalisi adil makmur sampai proses akhir perhitungan manual pemilu 2019.
Soal memberikan saran dan kritik terhadap kampanye/orasi dari teman seiring adalah sesuatu yang tidak buruk malah baik untuk menjaga koalisi tetap dalam ranah dan suasana saling mengingatkan. Sebab hal ini mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam kebersamaan berkoalisi.
Dan tuduhan 'mengkhianati' koalisi adalah tindakan buruk dan busuk untuk memecah belah koalisi antar partai pendukung Prabowo-Sandi. Sepanjang sejarah perpolitikan Partai Demokrat dengan dua nilai dasar nasionalis dan religius tetap mengedepankan kebijakan-kebijakan partai yang menjaga kebangsaan ini baik dan utuh. Dan memiliki alarm jika kebijakan dan keputusan-keputusan yang bermunculan menjadi duri bagi pemecah kebangsaan.
Pemilu 2019 ini dapat dikatakan amat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Suhu politik pemilu kali ini "panas". Sebab pilihan hanya menjadi menjadi 2 kubu yang saling berpacu untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat lewat pemilu.
Tidak dapat dipungkiri kompetisi 2 kandidat Capres-Capwares telah memunculkan dan menguatkan Politik Identitas. Baku hantam tentang isu PKI dan HTI pun tidak bisa dihindari, belum lagi isu terkait etnis yang bermunculan. Akibatnya terjadi pembingkaian yang berujung saling tuding dan tuduhan kepada masing-masing calon dan pendukung.
Berharap setelah hari pemungutan suara selesai politik menjadi sejuk dan damai. Malah situasi makin panas ketika hasil Quick Qount dikeluarkan. Terjadi pengulangan seperti tahun 2014. Saling klaim kemenangan oleh kedua kandidat, dan ini "dibingkai" lagi dengan pelakasanaan Pemilu 2019 yang dinilai curang, dan kubu yang satu lagi menilai pelaksanaan Pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik.
Ketika kedua kandidat "panas" maka di sinilah diperlukan pihak yang harus bisa "mendinginkan" situasi politik, merekonsiliasi, menyatukan kembali masyarakat yang terpengaruh oleh kompetisi kedua kandidat untuk sama-sama berfikir dan berbuat menjaga persatuan Indonesia.
Peran sebagai negarawan yang sedang diambil oleh SBY adalah langkah tepat dan semestinya. Langkah ini bagi politisi bermental busuk adalah langkah yang dapat membuka tabiat susah melihat orang senang. Hal ini terlihat dari upaya fitnah dari akun @Iriene Viena yang tidak bertanggungjawab.
Sedangkan secara instrumen politik menjadi bagian dari kebijakan Partai Demokrat untuk  berada dalam koridor mekanisme konstitusi. Menghargai tahapan-tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pemilu.
